Saturday, August 18, 2007

Calon Independen Menyehatkan Demokrasi

M. Fadjroel Rahman

http://www.perspektifbaru.com/wawancara/589

Edisi 589 | 25 Jun 2007 | Cetak Artikel Ini

Halo, saya Wimar Witoelar membawakan lagi satu percakapan yang sangat mencerahkan dan seru. Pada tahun 1999, saya secara main-main, serius membuat suatu partai. Karena melihat berbagai partai muncul dan Golkar sendiri tidak dibubarkan, sementara partai baru juga belum tentu benar. Jadi kami pikir partai yang benar adalah yang mewakili aspirasi Orang Biasa seperti anda dan saya. Ingin suatu kemajuan tapi tidak mau juga menjadi pahlawan berkorban, ingin kaya tapi tidak ingin korupsi dan sebagainya. Jadi kami membuat Partai Orang Biasa. Gagasan itu disambut, saya tidak tahu berapa yang menyambutnya, akan tetapi kwalitas penyambutnya itu bagus. Sekjennya ada dua yaitu, Dede Chatib Basri yang sekarang menjadi penasehat presiden dan yang satu adalah penasehat rakyat yaitu M. Fadjroel Rahman.

Tamu kita M. Fadjroel Rahman sekarang memiliki satu tema yang menurut saya sangat strategis untuk bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam Gerakan Jakarta Merdeka. Tujuan Gerakan Jakarta Merdeka ini adalah merdeka dari hegemoni politik uang elite dan partai politik untuk menetapkan pasangan calon.

Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan M. Fadjroel Rahman.

Langsung saja, apa kira-kira inti Gerakan Jakarta Merdeka ini atau pandangan anda apa?

Gerakan Jakarta Merdeka ini, gerakan bersenjata.

Bersenjata serem sekali?

Sama dengan Gerakan Aceh Merdeka, dan kita juga memakai taktik gerilya.

Padahal anda kan cinta damai?

Sangat cinta damai, Jika dalam Gerakan Aceh Merdeka menggunakan dua senjata AK 47 dan M 16. Maka Gerakan Jakarta Merdeka pun memiliki dua senjata dan sangat mematikan yaitu Akal sehat dan Hati nurani.

Bagus Sekali. Dengan akal sehat dan hati nurani, apa yang bisa dicapai kira-kiranya?

Musuh terbesar kita adalah orang-orang yang tidak berakal sehat dan tidak berhati nurani, terutama tiga setan besar yaitu politik uang, uang dan uang. Karena itu sekarang ini saya senang sekali karena ada konfirmasi bahwa Slamet Kirbiantoro dan Djasri Marin mengatakan bahwa mereka telah membayar 1.5 milyar untuk dua partai besar untuk masuk.

Bagus sekali, dan itu dikonfirmasi ya ?

Di konfirmasi. Dan hari ini (senin 18/6) saya juga mendapat bocoran, bahwa Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) akan memecat 4 orang petinggi DPD PDI-P Jakarta.

Karena mereka menerima uang?

Iya karena mereka menerima uang. Tapi saya menduga itu hanya untuk mengisolasi.

Yang nggak dipecat juga menerima uang juga kan ?

Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kalau orang yang menerima uang 1.5 milyar dipecat dan dia menerima dari calon yang tidak jadi. Lalu berapa milyar yang dibayarkan oleh calon jadi.

Seperti Jeffrey Winters bilang, kalau mau menjadi penjahat, jadilah penjahat besar sekalian agar tidak ditangkap. Jadi calon-calon itu menyatakan demikian, saya rasa itu memalukan sekali. Dan juga memalukan bagi mereka karena mereka minta uang kembali.

Tetapi konfirmasi itu menjadi bukti jelas buat kita dan mengkonfirmasi Gerakan Jakarta Merdeka bahwa pasangan calon gubernur itu betul atas nama politik uang dan yang bermain disana adalah elite politik karena ada beberapa orang. Jadi yang musuh kedua yang kita lawan, adalah elit politik yang bermain dalam politik uang. Musuh ketiga adalah parpol busuk yang memperjualbelikan suara konstituennya untuk sejumlah uang.

Jadi ada parpol yang lebih busuk dari yang lain?

Ada parpol yang lebih busuk, ada parpol yang lebih baik dari yang lain. Tapi saya susah sekali menduganya sekarang. Satu-satunya jalan makanya kami mendorong adanya isu perseorangan alasannya kenapa? Karena hal ini mirip hukum penawaran dan permintaan. Jadi semakin banyak calon perseorangan, yang biasanya terdiri atas golongan yang terbaik itu tidak bisa bayar. Jika partai politik yang menetapkan sejumlah milyar tertentu sebagai harga sebuah calon, tentu yang dia dapat adalah calon busuk. Jika calon-calon gubernur yang tersedia adalah yang berkualitas baik dan tidak punya uang, maka akan terjadi penurunan biaya pada parpol. Akibatnya parpol menjadi baik dan dia akan mengambil calon yang baik dan mudah-mudahan tidak ada lagi uang disana.

Jadi mudah-mudahan semacam hukum alam. Tapi syaratnya bahwa warga negara itu memberikan tekanan.

Betul. Pertama tekanan dan yang kedua tolong didukung juga oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tgl.21 Juni 2007 akan diputuskan apakah perseorangan boleh atau tidak ikut menjadi Gubernur, Wakilkota atau Bupati se-Indonesia.

Kita mengharapkan dia mengabulkan tapi tentu anda sudah siap kalau ditolak?

Siap menang dan siap kalah.

Fadjroel Rahman berapa tahun di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dulu?

Di Sukamiskin ditahan pada tahun 1989, satu tahun di penjara militer kemudian di sidang terus ditetapkan jadi tiga tahun kemudian dibuang ke Nusa Kambangan.

Total berapa tahun?

Total 3 tahun, terakhir di Sukamiskin. Sekarang rumah saya di Sukamiskin ditempati oleh Probosutedjo adiknya Soeharto. Oleh Probosutedjo sekarang diberi nama bukan Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi Lembaga Pembinaan.

Anda tidak kapok sekarang melakukan gerakan yang begitu tajam?

Tentu tidak kapok, karena yang kita kerjakan ini suara rakyat bukan suara uang. Yang sekarang ini terjadi tiba-tiba demokrasi dari suara Tuhan, suara rakyat tiba-tiba berubah menjadi suara uang. Saya pikir kita harus melawan karena buat saya, kita telah melakukan begitu banyak pekerjaan yang harus kita lanjutkan, menjatuhkan Soeharto, melawan Orde baru, TNI, militerisme, Golkar, birokrasi, konglomerasi kita lawan semua.

Bang fadjroel, saya percaya seratus persen banyak orang mendukung anda kecuali yang di pihak orang jahat. Jadi yang tidak terlibat politik uang dan elite segala macam pasti mendukung anda. Tapi tidak banyak orang yang mempunyai nyali dan keberanian seperti anda, bagaimana bisa ikuti dalam gerakan anda kalau tidak seberani anda?

Sekarang ini mungkin yang pertama berdoa supaya Mahkamah Konstitusi pada tgl. 21 Juni ini bisa memenangkan isu calon perseorangan. Gerakan kami juga tidak seperti gerakan demonstrasi yang umum lainnya, kita sebagai orang biasa, cuma bilang kepada Mahkamah Konstitusi "Undang-undang Dasar 1945 mengatakan setiap orang punya hak yang sama dan pemerintahan dan Konstitusi juga mengatakan menjadi Gubernur, Walikota, Bupati itu harus dipilih secara demokratis. 100 tahun pun anda buka Undang-undang Dasar 1945, tidak akan ada larangan terhadap calon perseorangan". Jadi orang biasa sebenarnya bisa membela ini cuma sekedar menyatakan bahwa secara akal sehat Undang-Undang (UU) No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah itu berlawanan dengan konstitusi. Jadi tidak perlu takut sebenarnya.

(Wawancara ini direkam sebelum sidang Mahkamah Konstitusi, mungkin sekarang pembaca sudah tahu apakah itu di terima atau tidaknya isu perseorangan ini – red). Tapi saya rasa esensinya tidak di situ tapi bagaimana kita melanjutkan perjuangan kalau di terima atau di tolak. Jadi bagaimana dengan konteks DKI-nya? Kita ada dua calon kenapa kita tidak puas dengan dua calon aja, terlepas dari sistemnya. Kalau memang sudah ada pilihan, dua orang calon saja ok kan ?

Sebetulnya bisa aja kalau dua pasangan, walaupun nanti ada calon independen tiba-tiba yang terjadi cuma dua. Pertama karena ini tidak sesuai dengan konstitusi itu yang pertama harus di pegang.

Kalau Ryas Rasyid bilang sesuai?

Saya pikir karena mungkin dia pendukung salah satu calon dan itu tidak fair menurut saya. Kita harus pisahkan juga, bahwa memang ada pakar–pakar politik yang mendukung sejumlah kandidat. Saya juga protes kepada Ketua KPUD DKI Juri Ardiantoro, dia itu sebenarnya orang Ansor dan tiba-tiba beberapa hari ini ada gerakan dari Ansor menentang calon independen dan juga menentang golongan putih yang katanya dikembangkan oleh saya. Saya bilang saya tidak takut dengan GP Ansor, saya melawan Soeharto bintang lima tidak apa-apa dan dibuang ke Nusa Kambangan juga tidak apa-apa.

Anda tidak takut Soeharto dan Soeharto juga tidak takut anda.

Soeharto takut sama saya, kenapa dia harus buang saya ke Nusa Kambangan, mustinya dia ajak saya makan siang kan.

Hahaha, betul juga. Jadi di DKI ini dua-duanya calon inkonstitusional, selain itu saya selalu bilang jangan golput walaupun saya dulu golput terus zaman Soeharto. Tapi sekarang jangan golput kalaupun ada dua kandidat yang jelek pilihlah yang kurang jelek. Apakah begitu yang harus dilakukan?

Kondisinya pertama karena memang Undang-undang Dasar 1945, kemudian yang kedua kita mencurigai soal politik uang dan sekarang sudah terbukti bahwa setelah Djasri Marin dan Slamet Kirbiantoro mengatakan bahwa mereka menyuap petinggi partai politik dengan demikian saya mencurigai juga, yang dimenangkan menjadi pasangan calon oleh semua parpol di Jakarta itu adalah pasangan suap.

Yang anda sebut menyuap dan yang di suap itu adalah yang mencalonkan Fauzi Bowo, nanti ada yang bilang anda pendukung Adang.

Termasuk juga saya menduga juga mungkin hal ini terjadi juga pada Adang Dorojatun.

Saya mendengar bahwa Adang menyumbang 40 milyar tapi saya tidak ada buktinya, saya tidak berani mengadukan tapi saya dengar dia menyumbang uang banyak.

Berarti ini orang yang ada uang yang dimasukkan ke dalam parpol, dengan demikian menurut saya ini mengkonfirmasi bahwa Gerakan Jakarta Merdeka itu betul-betul ingin membebaskan masyarakat dari permainan politik uang, permainan elit partai dan permainan parpol busuk.

Sedangkan kalau di Amerika Barrack Obama bukan nyumbang uang ke parpol tapi parpol mengumpulkan uang dan nyumbang ke kampanye dia. Tadinya Faisal Basri juga mau begitu dan Sarwono mau begitu.

Kalau pun ada nanti cara perseorangan di seluruh Indonesia termasuk di DKI Jakarta, tentu yang akan muncul itu pasti yang terbaik mungkin Bung Wimar sepuluh kali lebih baik daripada calon perseorangan yang sekarang ada dan gagal. Ini kebetulan saja seperti Sarwono atau juga Faisal Basri mungkin lebih baik 5-10 kali daripada yang seperti Faisal Basri atau Sarwono alasannya kenapa orang-orang seperti ini punya keberanian yang lebih, tetapi banyak orang yang seperti orang biasa yang punya kemampuan lebih tapi tidak berani bicara sekarang. Kalau nanti ada cara perseorangan dan itu sah mereka akan muncul, kita akan mendapatkan Primus Inter Pares (red: calon yang terbaik di antara yang baik-baik).

Sebetulnya saya bukan promosi Gusdur tapi waktu zaman Gusdur di eksekutif rada keliatan juga orang-orang yang dulunya tidak pernah mimpi akan jadi eksekutif bisa juga walaupun kemudian pemerintahnya tumbang.

Jadi ini kesempatan buat orang biasa untuk menjadi Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia.

Paling tidak untuk punya Gubernur dan Bupati yang disukai bukan yang harus ditoleransi. Anda sering kemukakan Aceh sebagai contoh,terus Ryas Rasyid bilang jangan salah, Aceh itu hanya satu kali as if itu penting. Tapi saya ingin tanya jadi ini memang implikasinya lebih luas dari Jakarta.

Tadinya ini kita memang menamakannya Gerakan Indonesia Merdeka. Tetapi dari sisi komunikasi mungkin tidak terlalu kuat lalu, kemudian kita ambil momentumnya DKI Jakarta, karena itu kita namakan Gerakan Jakarta Merdeka. Jadi kita bilang kalau Ibukota Republik Indonesia ada di Jakarta mustinya Ibukota demokrasi juga ada di Jakarta dengan demikian ini seperti bola salju akan melebar ke seluruh Indonesia. Dan kami juga mengajak orang biasa karena itu lalu kami mendatangi MK dan kemudian mendatangi DPR. Makanya di DPR orang–orang biasa berani Sarah Azhari mendukung, Olga Lidya misalnya mendukung lalu ada sejumlah 50 intelektual doktor-doktor kita itu. Bahkan orang seperti, saya ingin menunjukkan bahkan artis yang biasanya dianggap tidak terlalu peduli ternyata mereka bisa diajak mengkampayekan persoalan ini karena ini penting.

Itu penting sekali, karena itu pelan-pelan mulai dari memperhatikan lingkungan, gender sekarang memperhatikan politik karena semua masalah sumbernya dari politik.

Saya harus ingat sebagai sekjen partai orang biasa harus mengajak orang-orang biasa.

Ini ada hubungannya tidak apa yang terjadi sekarang dengan pemilihannya Presiden 2009?

Ada 2 hal berbeda kalau ini Gubernur,Walikota,Bupati melalui Undang-undang 32 tahun 2004. Artinya ini hanya berlaku untuk Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia. Kalau untuk Presiden dan legislatif itu harus melalui amandemen karena itu ada di dalam Undang-undang Dasar 1945, memang berikutnya yang akan kami target utama kami juga adalah supaya Presiden dan legislatif bisa dimasuki oleh calon independen. Ini sebetulnya bukan isu baru Bung Wimar bangsa ini tahun 1955 pernah punya perseorangan kemudian partai lokal dan partai biasa, pernah satu orang menang tahun 1955 namanya M.Hasan. Dia saat itu menjadi calon independen dan dia menang.

Seperti yang anda katakan tadi partai tidak perlu takut kalau partai membereskan diri dia juga akan mendapatkan calon baik, Seperti di Amerika.

Itu di Amerika umumnya yang calon perseorangan, pemilih mereka tidak lebih dari 10 persen, lainnya ada di partai. Dan yang terpenting lagi dari adanya calon independen, biasanya isu-isu progresif itu tidak bisa main di dalam partai politik. Karenanya calon perseorangan akan membawa isu-isu yang progresif, misalnya isu tentang lingkungan atau pro aborsi atau apapun, atau di Jakarta menolak 30 milyar untuk Persija, karena tidak akan ada partai yang menolak itu. Padahal 30 milyar itu penting untuk kesehatan dan pendidikan, atau menolak 500 juta untuk jas Gubernur misalnya begitu, berarti 2.5 milyar selama 5 tahun tidak ada partai yang menolak 2.5 milyar untuk jas Gubernur. Biasanya ide-ide progresif itu muncul pada calon perseorangan. Apa pentingnya buat demokrasi? Demokrasi jadi sehat selalu ada isu baru yang progresif, lama-lama isu tersebut akan ditangkap oleh partai dan menjadi isu partai poitik, lingkungan dulu tidak ada yang mau memakai sekarang partai demokrat dianggap pro lingkungan.

Bung Fadjroel ada yang bilang sebetulnya orang seperti Fauzi Bowo, Adang, SBY juga calon independen karena mereka bukan kader dari partai yang sudah ada. Agak beda mungkin SBY, karena dia bikin partai dulu. tapi ini di adopsi. Itu bukan calon independen?

Calon independen adalah calon yang merumus visi dan misinya sendiri dan memperjuangkannya. Sementara kalau ada calon perseorangan masuk ke dalam partai pastinya dia akan memperjuangkan visi dan misi partai itu.

Paling untung tuh menjadi supir tembak?

Iya betul jadi paling enak pasangan calon supir tembak

Ujung-ujungnya ada orang yang lebih biasa dari kita, dan menyatakan ’saya tidak mengerti calon independent ataupun Pilkada saya hanya mau jalan tidak macet dan tidak banjir, lalu apakah kita nggak konsentrasi saja pada masalah itu dengan memilih calon yang pengalaman dan pinter’ misalnya. Bagaimana itu?

Tidak mungkin diambil dari dua calon yang ada sekarang. Tampaknya mereka sangat tergantung akan partai-partai. Sementara partai-partai yang ada di Jakarta pro pada hal – hal yang sebaliknya.

Fauzi Bowo misalnya kan berpengalaman 5 -10 tahun ?

Ya berpengalaman menenggelamkan Jakarta dengan banjirnya, merusak transportasi Jakarta dengan Busway-nya. Artinya berpengalaman mengerjakan hal yang buruk. Sementara yang satunya lagi, kita sudah tahu semua.

Fadjroel Rahman berpengalaman berbuat hal yang baik, tapi suka kalah di lapangan. Akan tetapi menurut saya secara moril justru menang. Karena poinnya kita kalah dalam satu isu, tetapi kita membangkitkan kesadaran. Menurut anda apakah sudah ada dampaknya untuk membangkitkan kesadaran orang ?

Saya ketika datang ke tempat bang Wimar ini dan saya turun di depan parkir perkantoran ini, lalu tiba-tiba ada dua satpam didepan dan bertanya ’Mas Fadjroel, bagaimana dengan calon independen?’ saya kaget juga. Jadi rupanya, isu seperti ini sudah merambah pada orang-orang yang tidak saya kenal.

Wah Fadjroel calon gubernur... Apa sekarang harapan Fadjroel dari Gerakan Jakarta Merdeka

Saya berharap bahwa, pertama Gerakan Jakarta Merdeka menjadi inspirasi untuk seluruh masyarakat Indonesia sehingga mereka membantu memperjuangkan di tempat masing-masing. Kedua harus segera mendorong undang-undang dana kampanye. Sekali saja calon independen itu boleh ada orang ’bilang setan-setan juga boleh’, saya bilang tentu setan-setan boleh, termasuk orang-orang yang suka memasukan uang atas nama hamba Allah, atau jemaat Allah padahal itu hamba setan. Jadi undang-undang dana kampanye ini sangat perlu, agar jangan sampai para calon gubernur ini sekarang dibajak oleh parpol atau para hamba Allah atau jemaat Allah yang sebenarnya jemaat setan itu.

Mahkamah Konstitusi bagus kalau berhasil. Tetapi kalau tidak, sebetulnya reformasi bisa dijalankan di DPR. Lalu bagaimana mungkin karena DPR kan isinya partai. Kalau kita kesampingkan Mahkamah Konstitusi, cara reformasi kepartaian atau pemilihan itu bagaimana? apakah presiden ada perannya?

Dalam kondisi sekarang, kami memanfaatkan DPR untuk tekanan politik. Kami bertemu dengan pansus DKI dan mereka menyatakan, kami tidak bisa berbuat apa-apa jika Mahkamah Konstitusi merubah undang-undang no.32, maka kami menerimanya. Saya sedih sekali, seperti parpol tidak punya peran apa-apa. Padahal mereka memiliki fungsi legislasi.

Vested interest dong Parpol ya ?

Tampaknya seperti itu, apalagi dengan kondisi mutakhir ini jelas-jelas mereka mencari uang. Saya tidak tahu, apakah itu untuk 2009 atau jangan-jangan untuk kantongnya sendiri.

Itu lebih menyedihkan. Masih hebat dulu Laksamana Sukardi mengaku ’ya saya mengambil uang, tetapi uangnya untuk partai bukan buat saya’.

Kalau ini tampaknya buat ’saya’. Inilah pekerjaan yang sangat besar sekali

Ya ini masalah yang besar, uang menjadi masalah. Jadi orang-orang yang menyumbang ke partai dan meminta uangnya kembali, perlu ditanyakan juga uangnya dari mana ?

Tapi jasa besar juga buat dia. Dia mengabarkan pada kita, orang yang menjadi pasangan jadi sekarang pastinya puluhan kali lebih besar daripada dia. Saya berpikir Gerakan Jakarta Merdeka, pasangan calon gubernur DKI Jakarta sekarang harus dianulir.

Itu poin terbesar yang bisa diangkat, jadi calon-calon sekarang ini tidak sah?

Tidak sah secara konstitusi dan secara moral mencurigakan menyuap partai politik.

Yang menyuap dan yang disuap harus dihukum.


http://www.perspektifbaru.com/wawancara/589

No comments: