2007-07-16 11:03:00
Laporan dari Den Haag
Den Haag - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda menanyakan urgensitas kunker Komisi A DPRD Jatim. Tapi jubir rombongan Kusnadi malah meminta PPI untuk bertanya ke Gubernur Jatim.
PPI Belanda kembali menyatakan kerisauan dan keprihatinan atas kunjungan kerja Komisi A DPRD Jatim ke Belanda, yang kali ini dengan alasan untuk meneliti Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Penentuan hari jadi ini sebenarnya telah tertuang dalam Raperda.
Melalui siaran pers yang diterima detikcom Minggu petang atau Senin (16/7/2007), PPI juga mengungkapkan bahwa ternyata rombongan Komisi A DPRD Jatim baru menyampaikan perihal kedatangannya itu satu jam sebelumnya ke KITLV (Koninklijk Institute voor Taal-, Land-, en Volkenkunde/Institut Kerajaan untuk Linguistik, Geografi, dan Etnografi).
Rombongan tiba di KITLV Senin (9/7/2007) sekitar jam 14.00 waktu setempat dan pertemuan dengan pihak KITLV difasilitasi oleh Direktur Penerbitan Harry A. Poeze.
Ketika menerima rombongan, Harry sudah siap dengan arsip-arsip yang menyatakan reorganisasi Pemerintah Hindia Belanda termasuk Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, Harry menambahkan bahwa agak sulit untuk mengumpulkan data secara komprehensif apabila pihak KITLV baru diberitahu 1 jam sebelum kedatangan rombongan. Setelah terjadi diskusi antara Harry Poeze dengan rombongan, KITLV berjanji untuk mengirimkan bahan tambahan.
Lebih dari itu, ketika PPI Belanda menanyakan tujuan dan urgensitas perjalanan kunker ke jurubicara rombongan Kusnadi (FPDIP), dia malah menegaskan bahwa dirinya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. PPI Belanda diminta untuk bertanya ke Gubernur Jawa Timur tentang urgensitas perjalanan kunker tersebut.
Kusnadi juga berkeyakinan bahwa kegiatan ini tidak akan menjadi preseden baru bagi provinsi lainnya untuk langsung pergi ke Belanda dan meneliti hari jadi provinsi mereka, karena menurutnya setiap provinsi memiliki sejarah yang berbeda-beda.
Inefisiensi
PPI Belanda menilai perjalanan kunjungan kerja Komisi A DPRD Jatim tersebut terkesan mengada-ada dan mengabaikan pertimbangan efektifitas dan efisiensi.
Perjalanan itu dilakukan dengan jumlah rombongan yang besar namun tanpa perencanaan yang matang. Ini mengindikasikan adanya penghamburan uang negara.
Penggunaan fasilitas sebuah biro perjalanan juga terkesan mengabaikan kapasitas KBRI untuk Kerajaan Belanda yang seharusnya bisa memfasilitasi agenda perjalanan.
Serahkan Ahlinya
Penelitian sejarah sudah sepatutnya diserahkan kepada sejarahwan profesional, sehingga energi anggota DPRD dapat dialihkan untuk menggodok Raperda yang lebih mendesak.
Contohnya saja Raperda Pengujian Tipe, Sertifikasi, Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan, Raperda Penataan Sempadan Sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo serta Raperda Lansia.
Namun nampaknya Raperda tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dianggap paling penting karena mendapatkan prioritas dan alokasi anggaran yang cukup besar untuk kebutuhan perjalanan luarnegeri ini.
PPI Belanda sendiri bersedia memfasilitasi penyediaan data yang dibutuhkan dari Negeri Belanda, dengan memanfaatkan jaringan komunitas masyarakat Indonesia di Negeri Kincir Angin tersebut.
PPI Belanda dengan ini kembali menawarkan solusi dengan memanfaatkan komunitas Indonesia di luarnegeri, untuk ditindaklanjuti dalam hal-hal sejenis di masa depan. Ini demi pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien yang kita tuju bersama. (es/es)
PPI Belanda kembali menyatakan kerisauan dan keprihatinan atas kunjungan kerja Komisi A DPRD Jatim ke Belanda, yang kali ini dengan alasan untuk meneliti Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Penentuan hari jadi ini sebenarnya telah tertuang dalam Raperda.
Melalui siaran pers yang diterima detikcom Minggu petang atau Senin (16/7/2007), PPI juga mengungkapkan bahwa ternyata rombongan Komisi A DPRD Jatim baru menyampaikan perihal kedatangannya itu satu jam sebelumnya ke KITLV (Koninklijk Institute voor Taal-, Land-, en Volkenkunde/Institut Kerajaan untuk Linguistik, Geografi, dan Etnografi).
Rombongan tiba di KITLV Senin (9/7/2007) sekitar jam 14.00 waktu setempat dan pertemuan dengan pihak KITLV difasilitasi oleh Direktur Penerbitan Harry A. Poeze.
Ketika menerima rombongan, Harry sudah siap dengan arsip-arsip yang menyatakan reorganisasi Pemerintah Hindia Belanda termasuk Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, Harry menambahkan bahwa agak sulit untuk mengumpulkan data secara komprehensif apabila pihak KITLV baru diberitahu 1 jam sebelum kedatangan rombongan. Setelah terjadi diskusi antara Harry Poeze dengan rombongan, KITLV berjanji untuk mengirimkan bahan tambahan.
Lebih dari itu, ketika PPI Belanda menanyakan tujuan dan urgensitas perjalanan kunker ke jurubicara rombongan Kusnadi (FPDIP), dia malah menegaskan bahwa dirinya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. PPI Belanda diminta untuk bertanya ke Gubernur Jawa Timur tentang urgensitas perjalanan kunker tersebut.
Kusnadi juga berkeyakinan bahwa kegiatan ini tidak akan menjadi preseden baru bagi provinsi lainnya untuk langsung pergi ke Belanda dan meneliti hari jadi provinsi mereka, karena menurutnya setiap provinsi memiliki sejarah yang berbeda-beda.
Inefisiensi
PPI Belanda menilai perjalanan kunjungan kerja Komisi A DPRD Jatim tersebut terkesan mengada-ada dan mengabaikan pertimbangan efektifitas dan efisiensi.
Perjalanan itu dilakukan dengan jumlah rombongan yang besar namun tanpa perencanaan yang matang. Ini mengindikasikan adanya penghamburan uang negara.
Penggunaan fasilitas sebuah biro perjalanan juga terkesan mengabaikan kapasitas KBRI untuk Kerajaan Belanda yang seharusnya bisa memfasilitasi agenda perjalanan.
Serahkan Ahlinya
Penelitian sejarah sudah sepatutnya diserahkan kepada sejarahwan profesional, sehingga energi anggota DPRD dapat dialihkan untuk menggodok Raperda yang lebih mendesak.
Contohnya saja Raperda Pengujian Tipe, Sertifikasi, Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan, Raperda Penataan Sempadan Sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo serta Raperda Lansia.
Namun nampaknya Raperda tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dianggap paling penting karena mendapatkan prioritas dan alokasi anggaran yang cukup besar untuk kebutuhan perjalanan luarnegeri ini.
PPI Belanda sendiri bersedia memfasilitasi penyediaan data yang dibutuhkan dari Negeri Belanda, dengan memanfaatkan jaringan komunitas masyarakat Indonesia di Negeri Kincir Angin tersebut.
PPI Belanda dengan ini kembali menawarkan solusi dengan memanfaatkan komunitas Indonesia di luarnegeri, untuk ditindaklanjuti dalam hal-hal sejenis di masa depan. Ini demi pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien yang kita tuju bersama. (es/es)
(news from cache) - Reload from Original
No comments:
Post a Comment