Saturday, September 08, 2007

Jelang 2009, PDIP Siap dengan Sistem Pemilu Apapun

2007-09-08 17:17:00

Fitraya Ramadhanny - detikcom

Jakarta - Paket RUU Politik masih digodok pemerintah dan DPR. Terkait salah satu RUU yang digodok itu, PDIP menyatakan siap dengan sistem pemilu apapun, termasuk adanya calon independen.

"PDIP setuju dengan calon independen yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi harus ada perlakuan sama, antara calon yang diajukan lewat parpol dan calon independen," kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung di sela-sela Rakernas II PDIP di di PRJ Kemayoran Hall B, Jakarta, Sabtu (8/9/2007).

Menurutnya, yang perlu dibahas kini adalah berapa persen dukungan bagi calon independen untuk maju. Namun untuk wacana calon Presiden independen, hal tersebut harus dikaji dengan sangat mendalam.

"Jangan sampai orang yang ideologinya bukan Pancasila dan UUD 1945 bisa menjadi Presiden hanya dengan semangat menggelora," tambah Pram.

PDIP pun menegaskan tidak mempermasalahkan sistem pemilu apapun yang akan digunakan untuk Pemilu 2009. "Sistem proporsional terbuka, sitem distrik, atau proporsional terbuka terbatas monggo saja," tandasnya. (nvt/aan)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/08/time/171726/idnews/827371/idkanal/10

PLTN Muria Jalan Terus, Gus Dur 'Ancam' Demo Besar-Besaran

2007-09-08 18:00:00

Muhammad Nur Hayid - detikcom

Jakarta - Rencana pembangunan PLTN Muria mengundang pro kontra. Gus Dur mendukung penuh langkah NU Jepara yang mengharamkan pembangunan itu.

"Saya mendukung para ulama dari Jepara yang mengharamkan PLTN karena dalam Al Quran sesuatu yang menimbuklan mudorot itu hukumnya haram," kata Gus Dur dalam acara HUT Wahid Institute di Jalan Amir Hamzah, Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (8/9/2007).

Menurut dia, ersoalan nuklir pada umumnya boleh asalkan harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

"Kalau kata BMG, di Pulau Jawa tidak layak karena rawan terjadi gempa. Jadi ya jangan dikasih. Ditambah lagi, kalau BMG sudah bilang jangan ya sebaiknya diikuti karena hadis Nabi bilang, kalau masalah tidak diserahkan pada ahlinya tunggu saja kiamat. BMG itu paling tinggi, mau patuh kepada siapa lagi mereka," beber Gus Dur.

Gus Dur pun meminta rencana itu dihentikan. "Tidak peduli bupati, mau menteri yang memerintahkan. Nanti akan ada demo besar kalau sampai diteruskan," cetusnya. (aan/nvt)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/08/time/180041/idnews/827378/idkanal/10

Gampang Cari Cawapres PDIP 2009

2007-09-08 16:08:00

Pramono Anung:

Jakarta - Tidak hanya merumuskan calon presiden, Rakernas II DPP PDIP juga menjadi mekanisme menjaring cawapres 2009. PDIP menjamin cawapres mudah disiapkan.

"Rakernas adalah salah satu mekanismenya. Kalau Ibu Mega sudah waktunya menyanyi Bagimu Negeri dan Maju Tak Gentar, proses mendapatkan cawapres itu sangat gampang," kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung.

Hal ini disampaikan Pramono dalam jumpa pers di sela-sela acara Rakernas II dan Rakornas PDIP di Hall B PRJ Kemayoran, Jakarta, Sabtu (8/9/2007).

Menurut dia, jika cawapres tidak bisa diputuskan dalam rakernas II maka akan diputuskan dalam rakernas berikutnya tahun 2008. PDIP berniat menggelar rakernas III ini di Makassar.

"Apa artinya Makassar, mohon ditafsirkan sendiri," ujarnya tersenyum pernuh arti. (aan/nvt)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/08/time/160801/idnews/827345/idkanal/10

Diisukan Bakal Ketuai PDIP DKI, Budiman Tak Tanggapi Serius

2007-09-08 13:57:00

Fitraya Ramadhanny - detikcom

Jakarta - Nama Ketua Departemen Pemuda dan Mahasiswa DPP PDIP Budiman Sujatmiko disebut-sebut bakal mengisi jabatan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Namun Budiman tidak menanggapi serius.

Bila diminta memilih, Budiman malah lebih memilih posisinya sekarang. "Saya ingin konsentrasi dengan yang ada saja," kata dia kepada detikcom usai Rakernas II PDIP di PRJ Kemayoran Hall B, Jakarta, Sabtu (8/9/2007).

Menurut Budiman, kini dia sudah cukup disibukkan dengan aktivitas di Departemen Pemuda dan Mahasiswa PDIP. "Itu sudah sangat menyita waktu dan perhatian saya," sambungnya.

Dia mengatakan, dirinya tidak terlalu menanggapi serius perihal namanya yang disebut-sebut akan mengisi posisi di DPP PDIP DKI. Dia bahkan mengaku tidak tahu ada wacana semacam itu.

"Saya baru pulang dari luar negeri. Saya tidak tahu dan tidak pernah terpikirkan," pungkas Budiman. (nvt/aan)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/08/time/135755/idnews/827317/idkanal/10

Pencalonan Megawati di Pemilu 2009 Kian Santer

2007-09-08 12:58:00

Fitraya Ramadhanny - detikcom

Jakarta - Rencana PDIP untuk mengusung Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai capres di Pemilu 2009 semakin kuat. Tidak urung, suami Mega yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP, Taufiq Kiemas turut bersuara.

"Masak sudah beroposisi capek-capek, ketua oposisinya tidak berani mencalonkan. Nanti diketawain," cetus Taufik usai usai Rakernas II PDIP di PRJ Kemayoran Hall B, Jakarta, Sabtu (8/9/2007).

Menurutnya, hal ini akan dikonfirmasikan dengan massa pendukung PDIP. Rakornas pada 10 September mendatang akan menjadi ajang pengumpulan pengurus sampai tingkat anak cabang untuk mengerucutkan dukungan.

"Kita cek deh sama rakyat nanti di rakornas," imbuh Taufiq.

Dia pun memberi sinyal, Mega akan maju jika para anggota PDIP mendukungnya. "Kalau rakyat memberi amat, Ibu tidak akan lari," pungkasnya. (nvt/djo)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/08/time/125832/idnews/827294/idkanal/10

Mahar Pilkada, 3 Pengurus DPD PDIP DKI Diberi Peringatan

2007-09-08 12:41:00

Fitraya Ramadhanny - detikcom

Jakarta - Kasus permintaan uang mahar dalam Pilkada DKI Jakarta mengemuka beberapa waktu lalu. Setelah sejumlah pengurus DPD DPIP DKI diperiksa, akhirnya sanksi pun dijatuhkan.

"Beberapa pengurus di tingkat DPD sebanyak 3 orang diberi peringatan. 2 Peringatan keras, dan 1 peringatan," ujar Sekjen DPP PDIP Pramono Anung di sela-sela Rakernas II PDIP di PRJ Kemayoran Hall B, Jakarta, Sabtu (8/9/2007).

Menurut dia, sanksi tersebut dijatuhkan karena prosedur partai dilanggar. "Ini merupakan bagian dari evaluasi. Kita beri waktu 2 bulan untuk evaluasi," lanjut Pram.

Namun Pram tidak menyebutkan siapa saja 3 pengurus DPD DKI yang mendapat peringatan tersebut. Sas sus yang berkembang menyebutkan, tiga orang tersebut adalah Ketua DPD PDIP DKI Agung Imam Sumanto, Waka I Audi Tambunan, dan Sekretaris Erico S.

Kasus bermula ketika purnawirawan jenderal yang pernah menjadi bakal cawagub DKI mendampingi Fauzi Bowo perniat meminta kembali uang maharnya. Sejumlah fungsionaris DPD PDIP disebut-sebut terlibat. (nvt/djo)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/08/time/124106/idnews/827291/idkanal/10

Megawati Minta PDIP Antisipasi Delegitimasi Parpol

2007-09-08 11:06:00

Fitraya Ramadhanny - detikcom

Jakarta - Dari tahun 2002 hingga kini, delegitimasi partai politik kian intens. Parpol seolah-olah dicitrakan buruk. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pun menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasinya.

"Selama ini ada upaya mendelegitimasi partai politik seolah-olah citranya buruk saja. Dari 2002 sampai sekarang, delegitimasi ini semakin intens dan harus diantisipasi," kata Megawati.

Demikian disampaikan Megawati dalam pidato pembukaan Rakernas II dan Rakornas PDIP di Hall B PRJ Kemayoran, Jakarta, Sabtu (8/9/2007).

Megawati menilai perkembangan partai politik memang belum dewasa. Namun demikian, hal itu bukan berarti tanpa masa depan. Menurutnya, parpol justru harus diberi kesempatan untuk mendewasakan diri.

"Tidak ada demokrasi tanpa partai politik sebagai pendidikan politik bagi rakyat," ujar mantan presiden RI ini.

Lebih lanjut, Megawati meminta PDIP melakukan konsolidasi ke basis masyarakat. Konsolidasi internal tidak hanya disibukkan dengan urusan partai melainkan bagaimana bergerak untuk mensejahterakan rakyat.

Acara ini dihadiri 1.532 anggota DPP, DPD PDIP se-Indonesia. (aan/nvt)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/08/time/110638/idnews/827265/idkanal/10

Mega: Menjadi Sinterklas Bukan Cara Berantas Kemiskinan

2007-09-08 11:53:00

Fitraya Ramadhanny - detikcom

Jakarta - Manajemen kepemimpinan bangsa perlu dibenahi. Kebijakan yang pragmatis seperti bantuan langsung tunai (BLT) hanya membuat pemerintah menjadi sinterklas tapi tidak dapat memberantas kemiskinan.

"Pemberantasan kemiskinan dengan memberikan uang secara berkala, itu namaya sinterklas. Bukan itu cara untuk memberantas kemiskinan," kata Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hal itu disampaikan dia dalam pidato pembukaan Rakernas II PDIP di PRJ Kemayoran Hall B, Jakarta, Sabtu (8/9/2007)

Mega mengkritik pemerintah yang bekerja tanpa ideologi jelas. Padahal seharusnya kejelasan ideologi adalah visi pemerintah. Akibatnya, kebijakan pemerintah hanya menjadi reaksi sesaat, tanpa memikirkan masa depan.

"Persoalan kepemimpinan dan manajemen bangsa ini harus dibenahi," lanjutnya.

Menurutnya, PDIP prihatin dengan merosotnya kesejahteraan masyarakat. Meskipun anggaran APBN naik, namun jumlah pengangguran juga naik. "Rencana pengurangan pengangguran sampai 50 persen pada 2009 sepertinya hanya mimpi belaka," cetus mantan Presiden RI ini. (nvt/djo)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/08/time/115359/idnews/827275/idkanal/10

Friday, September 07, 2007

Teori Darwin

Bertahun-tahun, Harun Yahya berada di barisan pertama orang-orang yang gigih mengimbangi `doktrin' evolusi Darwin. Puluhan buku ditulis ilmuwan asal Turki ini untuk memberi sudut pandang yang lain tentang penciptaan makhluk hidup. Buku terkenal pengimbang evolusi karya pria yang nama penanya merupakan gabungan dua nama nabi, yakni Harun dan Yahya, itu adalah Keruntuhan Teori Evolusi.

Berbagai buku lain yang kemudian ditulis Harun Yahya ini arahnya selalu memberi perspektif yang berlawanan dengan teori Darwin. Dengan diterjemahkannya buku-buku itu ke dalam berbagai bahasa membuat pengaruh Harun Yahya menjadi sangat besar.

Usaha keras Harun Yahya ini untuk membuktikan bahwa makhluk hidup yang ada di dunia ini hadir karena ada yang menciptakan, yakni Sang Khalik. Sementara, aliran evolusi menganggap bahwa makhluk hidup di dunia ini hadir begitu saja. Teori Darwin meniadakan peran Sang Khalik dalam penciptaan makhluk hidup.

Harun Yahya sangat yakin teori Darwin itu didukung oleh kekuatan besar bernama filsafat materialisme. Aliran filsafat ini hanya percaya pada hal-hal yang bersifat materi dan tidak memercayai hal-hal gaib. Secara tidak langsung, aliran ini berusaha kuat membuat manusia tidak memercayai keberadaan Tuhan.

Kini Harun Yahya tak lagi sendirian. Sudut pandang lain tentang penciptaan tidak lagi menjadi monopoli aliran evolusi. `Teman' terbaru Harun Yahya adalah sekelompok ilmuwan di AS. Mereka berjumlah lima orang yang bersama-sama menulis buku berjudul Explore Evolution: The Argument For and Against Neo-Darwinism.

Secara umum, buku ini memberi penjelasan tentang penciptaan secara lebih adil. Selain memaparkan penjelasan Darwin tentang evolusi, buku ini juga menampilkan pemikiran dari orang-orang yang tidak memercayai teori tersebut. Sebagian chapter buku ini ditampilkan di situs resmi buku tersebut, www.exploreevolution.com.

Ilmuwan yang terlibat dalam penulisan buku ini adalah Stephen C Meyer. Dia menyelesaikan program Ph D bidang filsafat ilmu di Universitas Cambridge. Disertasi doktoralnya berjudul 'Sejarah Kehidupan, Struktur Logika Argumentasi Darwin dan Metodologi Sejarah Ilmu'. Ilmuwan lainnya adalah Scott Minnich, associated professor bidang mikrobiologi di Universitas Idaho.

Tiga pakar lain yang juga terlibat dalam penulisan buku yang memberi pandangan kritis terhadap teori Darwin adalah Jonathan Moneymaker, Paul A Nelson, dan Ralph Seelke. Jonathan adalah penulis lepas untuk tema-tema sains, Paul adalah doktor bidang filsafat biologi dan teori evolusi di University of Chicago, dan Ralph adalah doktor bidang mikrobiologi di Universitas Minnesota.

Lima hal penting yang dibahas dalam buku tersebut menyangkut mutasi, seleksi alam, fosil, anatomi, dan embrio. Kelimanya memang tema yang juga penjadi pokok bahasan Darwin. Selain dijelaskan dari sudut pandang teori evolusi, kelima hal tersebut juga diberi pandangan kritis dari kalangan yang meyakini teori Darwin itu salah.

Buku ini telah diujicobakan di berbagai lembaga pendidikan di AS. Umumnya memberi sambutan positif terhadap karya tersebut. Kalangan pendidikan menganggap buku ini cukup adil dan kritis dalam memaparkan teori tentang asal-usul kehidupan.

Seorang profesor bidang bakteriologi dari Universitas Bristol, Alan H Linton, dalam situs resmi buku tersebut mengungkapkan buku tersebut amat membantu mahasiswa meneliti asal mula kehidupan. ''Hal yang menarik dari buku ini adalah disajikannya pandangan yang berbeda dengan adil,'' ungkap dia.

Selain kelima ilmuwan yang menulis buku tersebut, barisan yang ingin mengimbangi teori Darwin ini juga diperkuat sejumlah anggota legislatif di Utah, AS. Pada Februari 2006, lembaga legislatif di negara bagian tersebut mengadakan pemungutan suara untuk menetapkan aturan tentang diizinkannya penyebaran pandangan kalangan yang tidak memercayai teori Darwin.

Sayang, anggota parlemen negara bagian tersebut yang setuju dengan aturan tersebut kalah banyak dengan kalangan yang menolaknya. Seperti ditulis situs New York Times, anggota yang mendukung aturan tersebut berjumlah 28 orang, dan yang menentangnya 46 orang.

''Teori Darwin tidaklah lebih legitimate dibanding pandangan yang menganggap bahwa Tuhanlah yang menciptakan semua makhluk di alam ini,'' ungkap Colic seperti ditulis situs bbc online. Dia pun menyarankan agar para guru biologi di negaranya melompati bab tentang teori Darwin hingga kurikulum baru yang lebih fair dalam memandang teori evolusi disusun.

(irf )

Kisah Pilu TKI

Bekerja di Jepang

Richard Soesilo

Seorang pekerja magang Indonesia datang kepada saya, mengeluh, bekerja di sebuah perusahaan Jepang tidak dapat uang lembur. Bahkan, pada saat sebuah jari tangan kirinya putus, kecelakaan akibat mesin pemotong di pabrik tempat kerjanya, dia hanya diberikan obat merah dan dibalut, tanpa dibawa ke rumah sakit.

Dia sendiri pekerja ilegal di Jepang, tidak memiliki asuransi dan pemilik perusahaan tak mau ketahuan mempekerjakan tenaga kerja ilegal sehingga tak berani membawa ke rumah sakit.

Pekerja lain dari Indonesia mengeluh, paspornya ditahan lembaga penyalur tenaga kerja Jepang, IMM Japan. Hal ini, misalnya, pernah ditulis Sonoko Kawakami, aktivis lembaga swadaya masyarakat JANNI.

"Semua pemagang dipaksa menandatangani pernyataan yang meminta paspor mereka boleh ditahan IMM Japan," begitulah tulis Kawakami. Induk perusahaan lembaga penyalur tenaga kerja ini, KSD, Oktober 2000 juga terlibat skandal akunting yang tidak wajar serta skandal keterlibatan penyogokan partai politik besar di Jepang.

Bahkan, bos IMM Japan, Koseki, sempat ditahan polisi karena terlibat utang bisnis insentif yang berjumlah 30 juta yen per tahun, demikian tulis Kawakami, yang juga diberitakan berbagai media massa di Jepang.

IMM Japan sendiri hingga kini telah memasok sekitar 20.000 tenaga pemagang Indonesia ke Jepang. Lembaga ini mirip lembaga amakudari (pensiunan pejabat tinggi Pemerintah Jepang masuk ke IMM Japan). Hal ini karena KSD, induk perusahaan IMM Japan, sangat dekat dengan beberapa senior politisi Partai Demokrat Liberal.

WNI dipenjarakan

Apakah benar bekerja di Jepang sangat sulit dan seperti masuk neraka saja? Sampai saat ini semakin banyak orang Indonesia yang ingin ke Jepang. Bahkan, 400-an warga Indonesia ada di penjara Jepang saat ini.

Membicarakan tenaga kerja Indonesia ke Jepang, perlu dibagi dua antara wanita dan laki-laki. Hampir semua tenaga kerja Indonesia (TKI), khususnya wanita muda, apalagi cantik, dipastikan akhirnya memasuki dunia hitam. Awalnya dijanjikan bekerja di restoran, bekerja di spa, penari, dan lainnya. Setelah sebulan atau lebih, akan diminta mendampingi om-om dan memasuki dunia prostitusi.

Urusan dunia hitam

Apalagi kalau paspornya ditahan oleh si penjamin di Jepang, mereka dimintai satu juta yen untuk menebus paspor. Uang sedemikian besar hanya bisa segera diperoleh kalau melakukan prostitusi. Apabila mereka tetap memaksa ingin pulang, tak mendapat paspor, biasanya lari ke Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan segala alasan.

Penjamin tempat hiburan di Jepang umumnya terkait dunia hitam. Urusan dunia hitam di Jepang tidak mudah karena sudah pasti dilindungi organisasi kejahatan Jepang (Yakuza), baik Yamaguchigumi maupun kelompok lain. Bahkan, ada wanita Indonesia yang menikah dengan anggota Yakuza tersebut.

Lalu, bagaimana pekerja lelaki Indonesia? Cukup banyak tenaga kerja lelaki Indonesia yang ilegal, saat ini sekitar 5.000 orang. Paspor mereka sudah habis, tidak diperpanjang; visa mereka sudah mati, tidak diperpanjang. Mereka ingin bekerja di Jepang, tetapi tak ada penjamin perusahaan Jepang.

Kerepotan yang mereka hadapi adalah tidak dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Jepang. Mereka juga tidak belajar budaya Jepang sehingga jalan pikiran orang Jepang tidak pas atau tidak cocok dengan orang asing.

Apabila kita dapat berbahasa Jepang dan belajar memahami serta menerapkan budaya Jepang, semua orang pasti akan membantu kita. Apalagi kalau kita berprestasi, semakin banyak dukungan, tidak peduli dia berkulit hitam putih, kuning, coklat.

Apabila kita mau melihat persoalan diskriminasi di Jepang, bukanlah pada warna kulit, tetapi pada uang yang didewakan orang Jepang. Jangan heran jika belum lama ada seorang ibu beserta putrinya yang masih berusia sekitar setahun meninggal di emperan toko di Ikebukuro, Tokyo, karena kelaparan. Tragis dan sangat ironis sekali terjadi di ibu kota industri Jepang. Peminta-minta di Jepang pasti tak akan digubris siapa pun, tak akan memperoleh uang apa pun hanya dengan minta-minta.

Diskriminasi uang di Jepang sangat kuat. Tak punya uang, kita disingkirkan. Homeless atau peminta-minta Jepang kelihatan semakin banyak di Tokyo. Diskriminasi uang akan sangat kelihatan karena manusia Negeri Sakura sangat memuja uang.

Tidak semua orang Indonesia di Jepang gagal. Tidak semua orang Eropa di Jepang gagal. Seorang Indonesia asal Medan berhasil menjadi miliuner di Jepang, menduduki posisi wakil presiden direktur sebuah perusahaan internet.

Orang Eropa yang berhasil di Jepang adalah Carlos Ghosn, orang Perancis yang memimpin Nissan Motor dan orang asing pertama dalam sejarah Jepang yang mendapat penghargaan tertinggi bidang bisnis dari Pemerintah Jepang dan Keidanren. Dia berhasil mengangkat Nissan Motor yang hampir bangkrut dalam kurun waktu satu tahun dan kini Nissan menduduki peringkat kedua setelah Toyota Motor.

Dengan demikian, pekerjaan dan kehidupan di Jepang sebenarnya kembali kepada kita sendiri. Berada dan bekerja di Jepang sudah pasti harus dapat berbahasa Jepang dan cobalah mengenal dan memahami lebih dalam lagi budaya Jepang ini.

Ketentuan hukum yang ada di Jepang sangat mudah. Apabila kita diterima di sebuah perusahaan, biasanya perusahaan itu akan menjadi penjamin kita dan akan menguruskan visa kerja orang asing.

(Penulis adalah Koordinator Forum Ekonomi Jepang-Indonesia (JIEF) dan President Office Promosi Ltd, Tokyo)

Isu Duet Mega-Paloh Jelang Rakernas II PDIP

Ramdhan Muhaimin - detikcom

Jakarta - Rakernas II dan Rakornas PDI Perjuangan akan digelar 8-10 September 2007 di PRJ Kemayoran. Pertemuan akbar kader-kader moncong putih se-Indonesia itu dipastikan hangat dengan pembahasan persiapan Pemilu 2009. Salah satunya mengenai pasangan capres-cawapres.

Informasi yang dihimpun detikcom, PDIP menjajaki sejumlah tokoh atau elit parpol untuk dipasangkan dengan Megawati dalam pilpres mendatang. Meskipun Megawati sendiri belum memberikan jawaban atas pinangan partainya agar dicalonkan menjadi capres.

"Kami mempunyai beberapa opsi untuk capres-cawapres 2009. Salah satu opsi adalah menjajaki duet Mbak Mega dengan Surya Paloh," ujar salah seorang sumber di PDIP yang enggan disebutkan nama saat berbincang-bincang dengan detikcom, Jumat (7/9/2007).

Menurut dia, opsi Mega-Paloh merupakan kelanjutan dari silaturahmi akbar PDIP dan Golkar beberapa waktu lalu. Bahkan penasihat kedua parpol besar ini intens melakukan komunikasi.

Menurut sumber tersebut, ada beberapa alasan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas menjajaki Paloh sebagai duet Mega. Salah satunya popularitas dan latar belakang Paloh sebagai pengusaha media.

Dia mengatakan, unsur-unsur yang dimiliki Paloh sangat membantu untuk mendongkrak dukungan.

Sementara itu, Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, duet Mega-Paloh sangat memungkinkan. "Hal itu sangat mungkin terjadi karena memang ada pertemuan kepentingan pada level retorika," tutur Qodari.

Dari sisi PDIP, lanjut dia, Paloh mungkin tokoh yang cukup tepat untuk mendampingi Mega. Alasannya, popularitas dan memiliki instrumen media dapat membantu dalam proses sosialisasi mereka.

"Tapi kalau dari sisi Golkar, masih tanda tanya. Karena Golkar masih memiliki tokoh lain yang memiliki peluang sama untuk jadi cawapres. Misalnya saja Jusuf Kalla dan Agung Laksono," cetus dia.

Jika Paloh yang terpilih, lanjutnya, pengalaman pecahnya Golkar pada 2004 akan terulang. Karena Paloh harus berhadapan dengan JK. "Untuk saat ini, JK masih kuat di Golkar," tandasnya.

Dalam Rakernas II PDIP nanti, dikabarkan Paloh akan berpidato di hadapan sekitar 15 ribu pengurus PDIP se-Indonesia. Acara tersebut juga akan disiarkan secara langsung oleh salah satu televisi swasta. (rmd/gah)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/07/time/092206/idnews/826805/idkanal/10

Ketua DPD PDIP DKI Tidak Tahu Pencopotan Dirinya

2007-09-07 09:16:00

Gagah Wijoseno - detikcom

Jakarta - Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Agung Imam Sumanto dikabarkan telah dicopot dari jabatannya. Pencopotannya itu terkait kasus money politics yang dilakukan balongub Slamet Kirbiyantoro saat Pilkada DKI Jakarta lalu.

Tetapi saat dikonfirmasi, Agung mengaku belum tahu kabar itu.

"Belum tahu saya," katanya kepada detikcom, Jumat (7/9/2007).

Agung mengatakan dirinya juga belum tahu soal surat panggilan jajaran pengurus DPD DKI ke DPP ke Lenteng Agung siang nanti. Saat disinggung kapan akan memberi keterangan soal kabar pencopotan dirinya, Agung meminta agar ditanya usai pertemuan DPP saja.

"Nanti aja ya. Di sana aja," ucapnya singkat.

Selain Agung ada 2 pengurus lain yang terkena sanksi. Mereka adalah Wakil Ketua I Audi Tambunan yang diberi peringatan keras (SP3) dan Sekretaris Erico Sotarduga dikenai SP1.

Keputusan tersebut diambil karena pengurus DPD menerima uang dari Slamet Kirbiyantoro. Kirbi mengaku telah menyetor uang Rp 1,5 miliar untuk meloloskannya menjadi cawagub pendamping Fauzi Bowo.

Heboh 'uang mahar' ini akhirnya terbongkar setelah Kirbi buka suara. Ia menginginkan uangnya dikembalikan karena gagal maju sebagai pendamping Fauzi Bowo.

Nanti siang pukul 10.00 WIB seluruh pengurus DPD dipanggil berkumpul di kantor DPP Lenteng Agung. Pertemuan dikabarkan juga akan menyinggung pembekuan DPD. (gah/nwk)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/07/time/091605/idnews/826803/idkanal/10

Mata Uang Zimbabwe Terdepresiasi 100 Kali Lipat

Jumat, 07/09/2007 09:24 WIB

Nurul Qomariyah - detikfinance



Harare - Zimbabwe sedang porak poranda. Pengangguran, kemiskinan merajalela. Sementara Inflasi mencapai 7.500% dan menyebabkan mata uang Zimbabwe terdepresiasi hingga 100 kali lipat.

Dengan kondisi inflasi yang mengerikan itu, Bank Sentral Zimbabwe memutuskan untuk mendevaluasi mata uangnya. Jika semula 1 dolar AS adalah 250 dolar Zimbabwe, maka setelah devaluasi menjadi 30.000 dolar Zimbabwe (ZMB) untuk setiap 1 dolar AS.

"Bank Sentral Zimbabwe akan menyesuaikan mata uang yang bisa diaplikasikan untuk seluruh pembelanjaan dan penjualan valas di pasar," jelas Menteri Keuangan Zimbabwe, Samuel Mumbengegwi seperti dikutip dari AFP, Jumat (7/9/2007).

Kurs 250 ZMD per 1 dolar AS tidak berubah sejak Agustus tahun lalu. Di pasar yang paralel, 1 dolar AS seharusnya setara dengan 230.000 ZMD.

Negara yang terletak di selatan Afrika ini memang tengah menghadapi resesi berkepanjangan. Inflasi membubung tinggi, kekurangan pangan, pengangguran, kemiskinan semakin memperburuk kondisi negara tersebut.
(qom/qom)

Elza Syarief, ”Demi Tommy, Rela tak Dibayar”

Tommy Gugat Bulog Rp 1 Triliun

JAKARTA, (PR).-
Kejaksaan Agung menyiapkan perlawanan hukum atas ancaman Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), yang bermaksud menggugat balik (intervensi) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) senilai Rp 1 triliun.

Ancaman dari putra Soeharto ini sebagai balasan atas langkah Bulog melalui pengacara negara Kejaksaan Agung, yang melayangkan gugatan perdata di PN Jaksel. Dalam gugatan perdata yang didaftarkan ke PN Jaksel, 31 Agustus, kejaksaan menuntut Tommy telah melawan hukum dalam ruilslag pada 1995 antara Perum Bulog dan PT Goro Batara Sakti (GBS). Tommy sebagai komisaris utama PT GBS waktu itu. Oleh karena itu, kejaksaan memandang Tommy harus mempertanggungjawabkan secara perdata atas pelanggaran hukum dalam ruilslag. Dia dituntut membayar ganti rugi material senilai Rp 500 juta.

Kuasa hukum Tommy Soeharto, Elza Syarief mengatakan bahwa kliennya tidak layak digugat. Sebab, dia bukan pemegang saham PT GBS, kerja sama antara PT GBS dan Bulog telah dibatalkan (1995), tidak lagi menjabat komisaris utama sejak 1996. Dalam kasus pidana PT GBS, Tommy dibebas murni dan perkaranya sudah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

"Tindakan Bulog menggugat Tommy justru melawan hukum, memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik," kata Elza, didampingi sejumlah anggota tim kuasa hukum lain. Dia mengakui, tim kuasa hukum telah melayangkan somasi kepada Bulog (4/9), namun tidak mendapat respons. Tim lalu akan mengajukan gugatan balik

Thomson Siagian mengatakan, Tommy memiliki hak yang sama dengan kejaksaan untuk melayangkan gugatan hukum jika merasa terlanggar hak hukumnya. Sebaliknya, Kejagung sebagai pengacara negara yang mewakili Perum Bulog, akan meladeni atas perlawanan yang disampaikan Tommy.

"Bagi kejaksaan, gugatan ini bagian dari konsekuensi hukum atas gugatan perdata mewakili Bulog," katanya. Soal langkah hukum yang ditempuh, dia mengatakan akan membaca dan menganalisis dulu materi dan substansi gugatan balik yang dilayangkan Tommy.

Tak bersalah

Elza Syarief yang tampil lagi sebagai pembela Tommy Soeharto dalam kasus gugatan kepada Perum Bulog itu, ikhlas tidak dibayar untuk membela Tommy karena dianggapnya tidak bersalah. "Saya terus terang, dengan Pak Harto itu benar-benar idola sehingga otomatis agar membantu Mas Tommy, benar-benar ikhlas," jawabnya.

Menurut Elza, Tommy sama sekali tidak bersalah dalam kasus itu, karena itu Tommy tidak boleh dizalimi. "Saya tahu ini tidak boleh menzalimi orang. Apakah orang itu kecil atau besar sama di hadapan hukum. Jadi, saya pikir saya perlu bantuan Tommy," katanya.

Elza mengatakan, pengacara Tommy dulu pernah mengundurkan diri kecuali dirinya. Elza bersikap memilih tetap mendampingi Tommy karena sesuai etika advokat. "Saya tidak boleh meninggalkan klien dalam keadaan sendirian," tandasnya.

Elza menambahkan, perkara Tommy tidak hanya diliput di dalam negeri, tapi di luar negeri. Elza pun merasa harus maju dan tidak boleh menjadi pengecut. "Demi penegakan hukum kita harus maju. Saya tidak mau ada gambaran buruk penegakan hukum," tegasnya. (A-84/dtc)***

Thursday, September 06, 2007

KKN Di Gedung Sate

Nuriana: Bisa Saja Saya Keseleo

raden-NurianaBandung, 26 Januari 2001 20:55
SEJUMLAH kasus tanah yang ramai dibicarakan belakangan ini tak urung menyangkut Raden Nuriana. Gubernur Jawa Barat berusia 61 tahun ini kabarnya diperiksa pihak kejaksaan, karena mengeluarkan sejumlah kebijaksanaan yang melenceng. Tapi Nuriana tak gentar.

"Niatan saya baik. Saya tidak pernah bermaksud menyusahkan rakyat," kata orang nomor satu Jawa Barat yang berakhir masa jabatannya tahun 2003 itu. Untuk menjelaskan semua tudingan tersebut, Nuriana menerima wartawan Gatra Dwitri Waluyo, Kamis pekan lalu. Berikut petikan wawancara yang berlangsung di Bandung:

Konon, Anda diperiksa kejaksaan soal berbagai kasus tanah di Jawa Barat?
Bukan begitu. Pemerintah daerah (pemda) dan kejaksaan hanya saling koordinasi. Lagi pula, semua hal yang ditudingkan kepada saya sudah saya laporkan ke Irjen Depdagri (Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri).

Sebenarnya, bagaimana duduk soal pengalihan tanah negara ke swasta, seperti di Situ Cipondoh, Tangerang, itu?
Proyek Cipondoh itu merupakan kerja sama antara Pemda Jawa Barat dan PT Griya Tritunggal Paksi. Tujuannya, mengembangkan lahan seluas 126 hektare itu menjadi kawasan perkotaan dan objek rekreasi berwawasan lingkungan. Gagasan proyek tersebut sudah dimulai tahun 1992. Kesepakatan kerjanya dilakukan Henry Soetandi Soetedjo dari PT Griya Tritunggal Paksi dengan Wakil Gubernur Drs. H. Karna Suwanda, November 1993. Dan sudah disetujui DPRD Jawa Barat. Bahkan, Menteri Dalam Negeri telah memberi rekomendasi pada Februari 1998.

Kok bisa jatuh ke PT Griya Tritunggal Paksi?
Karena cuma perusahaan itu yang berminat, lengkap dengan proposal yang telah dibahas berbagai instansi terkait.

Bukan lantaran Nico Barito, pemiliknya, dekat dengan Anda?
Bukan. Saya memang kenal dengan Nico. Tapi, dalam perjanjian kerja sama itu tidak ada nama Nico. Anda bisa cek sendiri.

Namun, yang diributkan soal perubahan status tanah. Kok tanah negara bisa diubah menjadi hak guna bangunan (HGB)?
Status tanah adalah hak pengelolaan lahan (HPL) atas nama pemda. Tapi, jika diperlukan, tanah itu bisa diberi sertifikat HGB. Ada aturannya yang menyatakan bahwa tanah itu bisa didayagunakan melalui kerja sama dengan pihak swasta. Pemberian status tanah HGB di atas HPL juga bukan atas dasar rekomendasi, melainkan realisasi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama tersebut. Materinya pun sudah disetujui DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri. Perolehan haknya juga ditempuh melalui Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Lantas, kenapa biaya pembuatan sertifikat senilai Rp 1 milyar menggunakan dana Yayasan Saung Kadeudeuh?
Dana itu sifatnya pinjaman saja. Sekaligus merupakan bukti bahwa hak pengelolaan tanah tersebut masih di tangan pemda. Lagi pula, dana itu sudah dikembalikan. Pemda sendiri juga diuntungkan dengan proyek itu, karena sudah menerima pembagian keuntungan sebesar Rp 750 juta untuk jangka waktu 30 tahun, meski proyek itu belum berjalan.

Mengenai HGB yang kemudian dijadikan agunan oleh PT Griya Tritunggal Paksi?
Saya kira, ya wajar saja si pengusaha memanfaatkan dana bank. Tapi, agunan itu tidak boleh melebihi batas waktu HGB di atas HPL. Lagi pula, sertifikat HPL-nya masih di tangan pemda.

Tapi, bukankah kini kredit itu macet?
Pemda sudah memberi peringatan tertulis agar PT Griya Tritunggal Paksi melunasi kreditnya ke PT Sinar Mas Multifinance.

Konon, Anda memberikan rekomendasi kepada perusahaan itu agar bisa mendapatkan pinjaman?
Tidak ada itu. Apalagi, itu bank swasta. Kalau yang memberikan kredit adalah Bank Jabar, barulah saya bisa memberikan rekomendasi. Ini kan bank swasta. Hebat benar saya bisa menekan bank swasta. Lagi pula, seharusnya bank itu meninjau kelayakan proyek tersebut.

Bagaimana dengan proyek Jonggol dan proyek pabrik mobil Timor di Cikampek. Konon, itu semacam upeti agar Anda bisa meraih posisi gubernur untuk kedua kalinya?
Proyek-proyek itu kan ada keppres (keputusan presiden)-nya. Saya hanya melaksanakan, seperti gubernur lain yang menjalankan keppres. Pengembangan kawasan Jonggol dan reklamasi Pantai Kapuk Naga berlandaskan pada Keppres Nomor 1 Tahun 1997 dan Nomor 73 Tahun 1996. Gubernur ditunjuk untuk mengkoordinasi dan mengendalikan proyek-proyek itu. Saya juga sudah melapor kepada Presiden dan mohon petunjuknya, apakah proyek-proyek itu dilanjutkan atau tidak.

Bagaimana dengan kasus tanah Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD), yang kabarnya membuat Siti Hardijanti Rukmana marah?
Ruilslag Secapa AD itu bukan kewenangan pemda. Itu program Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Banyak tuduhan miring dialamatkan kepada Anda. Sebenarnya ada apa?
Saat ini memang banyak muncul tuduhan. Tapi, tidak didasari kebenaran dan tidak didukung data akurat. Yang penting bagi pemda, seluruh kebijaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. Kalau dalam perjalanan saya keseleo secara teknis, ya itu bisa saja. Tapi saya tidak bermaksud begitu. Apalagi sampai menyusahkan rakyat.

Konon, tuduhan itu muncul karena bawahan Anda (Wakil Gubernur Ukman Sutaryan) akan dipensiun?
Saya nggak ngerti soal-soal seperti itu. Tidak baik berburuk sangka. Semuanya berjalan baik-baik saja.
[Gatra Nomor 16/05, 6 Maret 1999]

KKN Di Gedung Sate

Tembang Sumbang Dari Kota kembang

Bandung, 26 Januari 2001 20:55
GUBERNUR Jawa Barat Raden Nuriana, 60 tahun, sedang puyeng. Ia diterpa kabar tak sedap. Koran Bandung Pos, yang dulunya milik Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat, kini gencar menyentilnya dengan sinyalemen praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Tudingan itu makin santer setelah Komite Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar Islam Jawa Barat mengadukan Nuriana ke DPRD Jawa Barat, Jumat dua pekan lalu.

Lima helai kertas folio merangkum segala macam tuduhan sumbang terhadap Nuriana -dari tuduhan praktek mark up sejumlah proyek sampai penempatan kerabat dekat Nuriana pada pos penting di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Laporan itu mengalir lancar, meski nada persoalannya berkelok-kelok bak tembang Sunda. "Sudah cukup alasan untuk memeriksa dan mengusut Nuriana," kata
Zakky Robby Cahyadi, juru bicara kelompok pemuda itu.

Dua hari sebelumnya, pengaduan serupa diadukan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Agak gencar memang, gebrakan yang dilakukan rombongan pemuda yang berasal dari Gerakan Pemuda Islam, Pemuda Persatuan Islam, Pemuda Muslim, Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Pemuda Alwasliyah, Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam, dan Pelajar Islam Indonesia itu. Tudingan praktek KKN
tersebut menggelinding dari Kota Kembang ke Jakarta. Anak-anak muda itu juga membuat pengaduan ke Departemen Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung.

Salah satu tuduhan itu menyebutkan bahwa Nuriana memaksakan proyek pembangunan perumahan dinas DPRD Jawa Barat di Cipageran, Cimahi. Padahal, situs proyek itu merupakan daerah resapan air. Bekas Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi ini juga dituduh mengatrol nilai proyek perumahan itu dari Rp 15 milyar menjadi Rp 32 milyar. Toh, pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri menyatakan Nuriana bersih.

Sempat bergulir juga tuduhan sejumlah pelayanan spesial Nuriana kepada keluarga Cendana. Bapak tiga anak yang punya darah menak (bangsawan) Sumedang ini disebut-sebut sebagai penggagas ide dua proyek raksasa, yakni pembangunan Kota Mandiri Bukit Jonggol Indah, Bogor, dan reklamasi Pantai Kapuk Naga, Tangerang.

Gagasan Nuriana ini ditangkap Bambang Trihatmodjo, anak ketiga bekas Presiden Soeharto. Melalui perusahaan konsorsium PT Bukit Jonggol Asri, Bambang Tri mendapat hak untuk membebaskan 30.000 hektare lahan Jonggol -hampir setengah wilayah DKI Jakarta. Sedangkan proyek Kapuk Naga juga berskala ribuan hektare. Namun, ketika Bukit Jonggol Asri baru membebaskan 11.000 hektare, Soeharto keburu lengser. Megaproyek Jonggol dan Pantai Kapuk Naga pun turut terpuruk.

Nuriana menepis tudingan itu. Menurutnya, kedua megaproyek itu bukanlah idenya. Landasan hukumnya adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 1997 dan Nomor 73 Tahun 1996. "Sebagai gubernur, saya hanya ditugaskan mengoordinasikan dan mengendalikan kedua proyek itu," kata Nuriana. Nasib dua proyek ini belum jelas. Dan pemerintah pun telah mencabut kedua keppres itu.

Yang paling menyodok Nuriana ialah sorotan atas terbengkalainya proyek wisata air di Situ Cipondoh, Tangerang. Dibandingkan dengan kedua megaproyek tadi, memang pekerjaan di Cipondoh ini kecil saja. Hanya menyangkut 126 hektare tanah negara. Perusahaan pengembang yang menangani pekerjaan di Cipondoh baru sempat membangun tembok sepanjang 15 meter dan tinggi 2 meter. Selebihnya hanya tanah becek yang ditumbuhi gulma.

Sedianya, proyek ini akan menyulap kawasan rawa itu menjadi tempat rekreasi yang menawan. Ada danau, sarana bermain anak- anak, fasilitas hiburan, rumah makan, dan kafe. "Seperti miniaturnya Taman Impian Jaya Ancol-lah," kata Camat Kecamatan Cipondoh, Maryoto, berandai-andai. Ia yakin, kalau lancar, proyek ini akan menjadi pusat hiburan di Tangerang. Letaknya strategis: di pinggir jalan raya Cipondoh-Cileduk, dan hanya berjarak tujuh kilometer dari pusat kota Tangerang.

Sayup-sayup terdengar kabar, Nuriana memberikan perlindungan kepada pihak developer. Menurut sumber dekat Gatra di lingkungan Pemda Kota Madya Tangerang, Nuriana pernah berpesan untuk tidak mempermasalahkan ihwal tertundanya proyek itu. "Makanya, hingga kini tidak ada pengembang lain yang bisa menggantikan PT Griya untuk meneruskan proyek," kata sumber itu.

Komite Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar Islam Jawa Barat mencium bau yang tak sedap dari proyek Cipondoh itu. Mereka menuduh, Nuriana ikut terlibat sebagai penyebab mandeknya pembangunan kawasan wisata Cipondoh. Ada dugaan, Nuriana berkolusi dengan Nico Barito, seorang cukong yang sering malang melintang di kalangan pejabat Jawa Barat. Tak mengherankan, proyek itu jatuh ke tangan PT Griya Tritunggal Paksi, perusahaan milik sobat kental Nico, yakni Henry Soetandi Soetedjo.

Syahdan, tanah negara di Cipondoh itu beralih status menjadi HGB (hak guna bangunan) atas nama PT Griya. Bahkan, pengalihan itu dikuatkan dengan sertifikat. Tentu saja, urusan ini juga menjadi fokus sorotan para anggota komite pemuda Islam itu. Mereka menganggap, pengurusan sertifikat itu berbau KKN, apalagi secara prosedural meleset karena tanpa izin Menteri Dalam Negeri.

Namun, tudingan ini juga dibantah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat Ir. Masri Asyik. "Proses pembuatan HGB itu telah memenuhi prosedur," katanya. Pria berdarah Aceh itu pun menuturkan riwayat lahan tersebut. Pada 1996, menurutnya, Pemda Jawa Barat mengajukan permohonan kepada pemerintah agar lahan 126 hektare yang mengelilingi Situ Cipondoh itu bisa menjadi asetnya. Permohonan tersebut dikabulkan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Lantas, terbitlah surat hak pengelolaan lahan (HPL) itu pada April 1996.

Kemudian, Pemda Jawa Barat menggandeng PT Griya untuk menggarap Situ Cipondoh itu. Tahap berikutnya, lahan tersebut dikonversikan statusnya menjadi HGB. Hanya selang lima bulan semenjak keluarnya HPL, sertifikat HGB sudah ada di kantong PT Griya. Dengan begitu, paling tidak untuk 30 tahun, tanah itu akan menjadi milik PT Griya.

Menurut Masri Asyik, BPN tak punya alasan untuk menahan permohonan pengalihan hak itu. "Persyaratannya sudah mencukupi," katanya. Menurut Masri, untuk memperoleh HGB, pemohon cukup menunjukkan surat kerja sama yang sudah mendapat persetujuan DPRD. Kalaupun kerja sama itu harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, menurut Masri, pengurusannya bisa dilakukan setelah HGB-nya keluar.

Masri tidak membantah bahwa BPN Jawa Barat menerima sejumlah uang untuk biaya pengurusan HGB itu. "Saya lupa jumlahnya," kata Masri. Biaya itu, kata Masri, memang ada aturannya. Besarnya 6%-13% dari harga dasar tanah yang disertifikatkan. "Dan uang itu semuanya masuk ke kas negara," kata Masri. Ia juga tak ingin menyoal asal-muasal dana pengurusan sertifikatnya. Yang ia
tahu, PT Griya tergolong bonafide. "Buktinya, mereka dipercaya untuk mengembangkan kawasan Cipondoh," kata Masri berkilah.

Namun, Zakky Robby Cahyadi punya kepedulian lain. Ia menemukan data, dana pengurusan itu berasal dari pinjaman Yayasan Saung Kadeudeuh, yayasan yang dibangun untuk membantu pegawai di lingkungan Pemda Jawa Barat memperoleh rumah sederhana. Besarnya Rp 1 milyar. "Kok biaya itu menjadi beban yayasan. Aneh," kata Ketua Bidang Politik Gerakan Pemuda Islam Jawa Barat tersebut.

Nuriana sendiri tidak membantah telah meminjamkan uang tersebut. "Tetapi pinjaman itu sudah dikembalikan," kata pendiri Yayasan Saung Kadeudeuh ini, sambil memperlihatkan kuitansi penggantiannya. Menurut Nuriana, pihaknya memang menalangi biaya itu sebagai bukti bahwa tanah itu benar-benar hak pengelolaan Pemda Jawa Barat. Sementara itu, orang-orang dekat Nuriana merasa
ada "permainan politik" di balik tuntutan terhadap Gubernur Jawa Barat itu (lihat: Bisik-bisik Pejabat Jawa Barat).

Lepas dari soal kemungkinan intrik politik itu, meski uang sudah kembali ke kas yayasan, beleid Nuriana ini tetap mengundang tanda tanya. Ketua Real Estat Indonesia (REI) Jawa Barat Paskah Suzeta menilai, tak pada tempatnya bila dana yayasan dipakai membantu pengusaha. Pasalnya, dana yang dikutip dari pengembang sejak 1993 itu mestinya cuma digunakan membantu pegawai yang tak mampu membayar uang muka rumah. Ironisnya, REI Jawa Barat sendiri pernah ditolak ketika berniat meminjam dana itu untuk menggarap lahan tidur.

Paskah makin kesal setelah mengetahui pengusaha yang diberi bantuan itu bukan anggota REI. "Kalaupun mau diberikan ke pengusaha, ya ke anggota REI, dong," kata anggota Komisi VIII DPR itu. Keruan saja, ia curiga. "Jangan-jangan ada apa-apanya. Itu harus diselidiki," katanya lagi.

Paskah juga mempertanyakan nasib dana yang telah terhimpun di Yayasan Saung Kadeudeuh. Menurut catatannya, sampai akhir Desember silam, yayasan ini sudah menghimpun dana Rp 35 milyar. Sedangkan yang sudah disalurkan untuk membantu uang muka perumahan pegawai negeri sipil dan ABRI golongan I dan II baru Rp 9 milyar. Untuk menghindari penyelewengan pemakaian dana, Paskah menyarankan agar kekayaan Yayasan Saung Kadeudeuh dimasukkan ke APBD. Dengan begitu, rakyat bisa mengontrolnya. "Saat ini penggunaannya suka-suka gubernur saja," kata Paskah lagi.

Tidak hanya Paskah yang heran atas pemakaian dana yayasan untuk kepentingan investor. Ahli hukum administrasi negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Prof. Dr. Muchsan, SH, menganggap tidak wajar kalau Gubernur Jawa Barat mengeluarkan uang untuk penyelesaian sertifikat tanah. "Mestinya pemerintah daerah mendapat fee dari investor karena pemberian izin tersebut," katanya kepada Dipo Handoko dari Gatra. Cukup beralasan kalau Muchsan mencurigai kemungkinan adanya kolusi antara Nuriana dan investor.

Buih permasalahan makin menggelembung saat PT Griya mengagunkan HGB itu ke Sinar Mas Multifinance. Hasilnya, kucuran kredit US$ 15 juta. Nuriana dituduh turut bermain melicinkan keluarnya kucuran kredit itu. Celakanya, kredit tersebut kini macet, sementara sertifikat tanah ada di bank. Soal kredit macet itu, Nuriana tak membantah. Namun, ia menolak dituduh melicinkan aliran
kredit. "Hebat benar saya kalau bisa menekan bank swasta. Itu sih urusan PT Griya dengan bank swasta," katanya dengan suara meninggi.

Pihak PT Griya mengaku, sokongan dana US$ 15 juta diperoleh pertengahan tahun lalu. Namun, setelah pinjaman itu cair, badai krisis moneter menerpa perekonomian nasional. "Akibatnya, dana yang diterima tidak dapat kami manfaatkan secara optimal," kata Komisaris PT Griya Henry Soetandi dalam jawaban tertulisnya kepada Krisnadi Yuliawan dari Gatra. Henry berharap, ada
penjadwalan ulang dalam pengembalian utangnya.

Macetnya kredit PT Griya ini sempat membuat berang Pemda Jawa Barat. "Kami sudah memberikan peringatan tertulis agar PT Griya benar-benar memenuhi kewajibannya melunasi kredit," kata Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan Moch. Husein Yahyasaputra. PT Griya sendiri kini tengah menawarkan sebagian saham perusahaannya kepada investor asing guna meperoleh dana segar. "Kami juga mencari pihak yang bisa memberikan pinjaman," kata Henry Soetandi.

Apa pun yang terjadi, PT Griya berkewajiban mengembalikan sertifikat tersebut setelah masa berlakunya habis. "Agunan itu tidak boleh melebihi batas waktu berlakunya HGB," kata Husein Yahyasaputra. Bekas Bupati Sumedang ini yakin, Pemda Jawa Barat tidak bakal kehilangan Situ Cipondoh. "Toh, yang dijaminkan hanya HGB-nya, sedangkan HPL-nya ada di tangan kami," katanya. Ia mengabaikan fakta bahwa pihak bank memegang sertifikat, dan punya hak untuk melelangnya.

Memang begitu hukumnya. Pekerjaan yang dimulai dengan cara kusut akan kusut pula di belakang hari.

Hidayat Gunadi, Hidayat Tantan, dan Ida Farida (Bandung)
[Gatra Nomor 16/05, 6 Maret 1999]

KKN Di Gedung Sate

Jerat Hukum Di Gedung Sate. Serius Nggak?

Gedung-sate

Bandung, 27 Januari 2001 00:49
HARI Jumat tanggal 26 Januari 2001 mungkin jadi mimpi buruk bagi Gubernur Jawa Barat Raden Nuriana. Selama lebih tiga jam, matan Panglima Kodam Siliwangi tersebut harus menjawab 68 pertanyaan jaksa di Bandung. Nuriana yang mengenakan batik warna kuning bermotif bunga hitam dan celana warna biru tua datang dengan mobil Suzuki Escudo dengan pelat nomor D 142. Ia didampingi kuasa hukum dari Biro Hukum Pemda Jabar Eha Djulaeha SH serta dua orang ajudannya.

Dengan pengawalan ketat dari petugas keamanan, pukul delapan lewat lima pagi, ia langsung naik ke ruang pemeriksaan di lantai tiga kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Kemudian pintu ruangan ditutup rapat. Tak terdengar suara dari depan kantor kejaksaan yang ditungu-tunggu oleh para wartawan.

Namun hiruk-pikuk terdengar dari luar gedung Kejaksaan. Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam GPI (Gerakan Pemuda Islam) dan Garda Bangsa melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor tersebut. Mereka mendukung pemeriksaan terhadap Nuriana. "Usut hingga tuntas KKN Nuriana sampai ke akar-akarnya," teriak mereka.

Nuriana memenuhi panggilan, setelah Kejati mengantongi izin dari Presiden Gus Dur. Gubernur dua periode ini diperiksa karena adanya dugaan korupsi dan kolusi yang di lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Barat yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Menurut Asisten Pidana Umum M Amari SH, selama tiga jam itu Nuriana diperiksa sebagai saksi dalam kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme atau beken disingkat KKN.

Kasus-kasus yang ditimpakan pada Nuriana tersebut sudah menyeret dua mantan petinggi di Gedung Sate, anak buah Nuriana, sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Wakil Gubernur Ukman Sutaryan serta mantan Sekertaris Wilayah Daerah Ragam Santika.

Paling tidak ada lima kasus yang ditimpakan pada mereka. Yaitu kasus Pajak Penerangan Jalan Umum, pengadaan tenda upacara, Situ Cipondoh, tukar guling tanah Kayu Ambon di Lembang, serta penyelewengan dana Yayasan Al-Ihsan.

Menurut Amari, hari itu Nuriana baru diperiksa untuk dua kasus. Dan gubernur berkumis tebal itu dengan lancar menjawab 68 pertanyaan yang disodorkan jaksa pemeriksa. Yaitu; dalam pemeriksaan kasus Pajak Penerangan Jalan Umum (PJPU) yang dipimpin jaksa Wahyu Wirahadinata SH, 16 pertanyaan. Dan 52 pertanyaan untuk kasus pengadaan tenda upacara yang disodorkan jaksa pemeriksa Romli Achsa SH.

Untuk tiga kasus lainnya, Nuriana bakal diperiksa lagi pekan depan. Pemeriksaan berakhir menjelang salat Jumat. Sekitar pukul 11.30 WIB Nuriana keluar ruangan. Para wartawan yang menunggu sejak pagi, tidak berhasil mendapat komentar dari Nuriana. Bahkan mendekatinya pun tidak bisa. Ia dikawal ketat, sampai menaiki kendaraannya.

Berbeda dengan Nuriana, dua mantan bawahannya ketiban apes. Ragam Santika, yang kini berkantor di Departemen Dalam Negeri, ditangkap tim dari Mabes Polri pukul delapan malam Senin (22 Januari 2001) lalu dari Apartemen Taman Rasuna, salah satu apertemen mewah di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ragam hingga kemarin masih meringkuk di tahanan Korp Reserse Mabes Polri. Lho kok di Mabes Polri?

Menurut Direktur Pidana Korupsi Korp Reserse Polri Brigadir Jenderal Ismerda Lebang, polisi menangani kasus ini setelah menerima pengaduan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Komite Pemantauan Korupsi Nasional (Konstan), 4 Desember tahun lalu. Dalam pengaduan itu, disebutkan kasus korupsi yang melibatkan Ragam ini semula ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun kasus tersebut ditutup, karena tidak ditemukan adanya indikasi korupsi.

Tuduhan pada Ragam hanya satu yaitu perkasa Situ Cipondoh. Ragam yang menjabat Sekwilda pada 1993-1998 diduga telah penyelewengan dana pembuatan sertifikat tanah proyek Situ Cipondoh senilai Rp 1,06 milyar. Sedianya, proyek yang berlokasi di pinggir jalan raya Cipondoh-Cileduk, Tangerang ini, akan menyulap kawasan rawa menjadi tempat rekreasi yang menawan.

Proyek yang perusahaan swasta, PT Griya Tunggal Paksi, itu kini terbengkelai. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, Ragam telah mengakali biaya pembuatan serifikat tanah seluas 126 hektar tersebut. Biaya sertifikat itu mestinya dibebankan kepada PT Griya. Tapi, oleh Ragam biaya itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat.

Caranya, bawahan Ragam diperintahkan untuk membuat usulan proyek pembuatan sertifikat Situ Cipondoh itu senilai Rp, 1,06 milyar untuk dimasukan dalam Anggaran Pemda tahun 1997-1998. Tak lama setelah terbit Isian Proyek anggaran itu, pada 29 September 1997 Ragam memerintahkan anak buahnya untuk mengambil cek tersebut dan memasukan ke rekening pribadinya.

Sembilan bulan kemudian, 9 Juni 1998, Ragam memindahkan uang sebesar satu milyar lebih itu ke rekening Yayasan Saung Kadeudeuh. Yayasan milik Pemerintah Daerah yang didirikan dan dipimpin oleh Gubernur Nuriana, untuk kesejahteraan karyawan Gedung Sate.

Tak lama uang itu ngendon di Saung Kadeudeuh, pada 13 Oktober 1998, dana sebesar Rp. 1.064.607.470-besarnya persis seperti pertama kali uang itu masuk ke kantong Ragam tahun sebelumnya-- kembali masuk ke kas negara.

Setelah mendapat laporan ICW dan Konstan tersebut, Polisi telah memeriksa sembilan orang saksi, mulai mantan pejabat teras di Gedung Sate, Wakil Gubernur Karna S, hingga bendahara Yayasan Saung Kadeudeuh. Hasilnya, yah, Ragam yang sejak dua tahun lalu dimutasikan Jakarta itu dijebloskan di sel tahanan.

Pengacara Ragam, Rudi Gunawan, tentu keberatan dengan tuduhan Polisi. "Karena Uang tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah, jadi tidak ada kerugian uang negara. Tidak ada kuropsi dalam kasus ini," kata Rudi. Rudi menyesalkan penangkapan Ragam.

Sama dengan Rudi, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga menyesalkan penahanan Ragam Santika oleh Mabes Polri.

Alasannya, Ragam masih disidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam kasus tersebut. ''Dengan penahanan itu, penyidikan kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemda Jawa Barat menjadi tumpang tindih,'' kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kajaksaan Tinggi Jawa Barat Karmana.

Menurut Karmana, kasus Situ Cipondoh, Tangerang, merugikan negara sekitar Rp 120 milyar. ''Jadi, bukan hanya penyelewengan dana sertifikat yang kami diusut,'' kata Karmana. Ia mengungkapkan, Ragam Santika akan ditahan Kejaksaan dalam perkara penyelewengan Pajak Penerangan Jalan Umum. ''Berita acara penahanan telah disiapkan, namun tersangka keburu ditangkap Mabes Polri,'' kata Karmana.

Kejati Jawa Barat juga sudah menetapkan mantan Wakil Gubernur (Wagub) Ukman Sutaryan, 64 tahun, sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi, Rabu 18 Januari lalu. Ukman diduga menyelewengkan duit negara sebesar Rp 26 milyar.

Namun, penetapan status tersangka tidak diikuti penahanan. Ukman semaput, terkena serangan jantung. ''Dia shock ketika kami mengeluarkan surat penahanan,'' ujar Karmana. Ukman dilarikan ke rumah sakit Muhamadiyah, Bandung.

Ukman yang menjabat Wakil Gubernur dalam periode yang sama dengan Ragam, diperiksa Kejaksaan sebagai saksi kasus KKN di Pemda Jawa Barat. Ia dinyatakan sebagai tersangka, setelah Jaksa menemukan sejumlah bukti Ukman ikut bermain. Misalnya, ia mengucurkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Yayasan Rumah Sakit Yayasan Al-Ihsan yang dipimpinnya.

Pengucuran duit APBD ke Yayasan itu dilakukan mulai 18 Januari 1993 hingga Agustus 1997, kalau ditotal jumlahnya mencapai Rp 26 milyar. Selain itu, jaksa berpendapat, Ukman Sutaryan diduga kuat menyelewengkan uang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) sekitar Rp 2 milyar, dan dana Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (BAZIZ) sekitar Rp 10 milyar. Untuk kasus uang Pajak Penerangan Jalan ini, Kejaksaan Tinggi Jabar akan menyeret Ragam Santika dan sejumlah pengusaha sebagai tersangka.

Namun hingga, akhir pekan lalu, Ukman baru dinyatakan sebagai tersangka perkara penyelewengan uang APBD untuk Yayasan Al -Ihsan. Padahal, menurut Sekretaris Yayasan Al-Ihsan, Endang Rahmad pengucuran uang APBD ke Yayasan Al-Ihsan itu merupakan bantuan Pemda Jawa Barat. "Uang itu kami gunakan untuk mengembankan rumah sakit. Tidak ada yang masuk ke kantong pribadi Pak Ukman," kata Endang Rahmad kepada Sulhan Syafi'i dari Gatra.

Apakah kasus KKN di Provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia ini akan berlanjut hingga di pengadilan? Belum jelas. Ukman Sutaryan, yang mulai ujur itu kini terbaring di rumah sakit. Kasus Ragam Santika yang tumpang tindih antara polisi dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Lalu Raden Nuriana? Ketika Asisten Pidana Umum Amari ditanya, apakah Nuriana bisa jadi tersangka, ia tak bisa memberikan janji. "Ya, bisa saja mengarah ke sana, kalau nanti sudah terbukti ia salah. Kita lihat saja nanti," ujarnya.

Mungkinkah jadi seperti kasus mantan Gubernur Jawa Tengah Soewardi yang hingga kini tak terdengar lagi kabarnya. Hilang ditelah gelombang reformasi, intrik para elit politik dan teriakan lantang berbagai jargon.

DH, Heddy Lugito dan Sigit Indra

Kwik: Mega Bisa Dimintai Keterangan Soal BLBI

2007-09-06 17:41:00

Irwan Nugroho - detikcom

Jakarta - Mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie menyebut sejumlah mantan petinggi negara yang bisa dimintai keterangan untuk memperjelas kasus BLBI. Salah satunya adalah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan Kwik itu menjawab pertanyaan seorang wartawan usai diperiksa di Gedung Bundar, Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Kamis (6/9/2007).

"Kalau dalam rangka tidak pemeriksaan tapi permintaan keterangan untuk memperluas wacana dalam rangka pencerahan, ya, ada gunanyalah," kata Kwik.

Selain itu, Kwik juga menyebut nama mantan menteri di zaman Megawati seperti Menkeu Boediono dan Menko Perekonomian Dorojatun Kuntjoro-Jakti patut dimintai keterangan. Alasannya, mereka termasuk menteri yang mendukung penjualan aset-aset obligor.

Kalau Bambang Sudibyo (Menkeu era Presiden Gus Dur), Pak? "Pokoknya Pak Bambang Sudibyo dengan saya betul-betul satu pikiran. Dia menolak juga. Cuma Pak Bambang sudah jatuh di zamannya Mega. Waktu Gus Dur diganti Mega, dia sudah out. Jadi dia sudah tidak menjalani perdebatan panjang itu. Saya sendirian," beber Kwik.

Kwik menuturkan, meski dia merasa dekat dengan Megawati, tapi tidak mampu memperjuangkan penolakan penjualan aset obligor BLBI secara murah oleh pemerintah.

"Saya juga penasaran, kok bisa begitu. Walaupun waktu itu kita sangat dekat, kok saya bisa dikalahkan," kenang Kwik.

Kwik menceritakan, keputusan menjual aset-aset obligor BLBI diambil dalam rapat kabinet terbatas yag dipimpin Megawati. Kecuali dirinya, Kwik mengungkapkan jika semua menteri yang hadir mendukung keputusan yang akhirnya keluar dalam bentuk inpres tersebut.

"Padahal, ketika pemerintahan masih dipegang Gus Dur, telah ada kesepakatan kalau aset itu akan dijual melalui tender terbuka, dan pemerintah berhak menentukan harga minimumnya," imbuh Kwik.

"Tapi saat itu (zaman Megawati), kebijakan tersebut tidak dipertahankan. Dan pemerintah langsung saja kepada IMF melalui letter of intent yang memaksa menjual aset-aset itu," pungkas Kwik. (bal/sss)

(news from cache) - Reload from Original

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/06/time/174114/idnews/826638/idkanal/10

Mantan Sekda Jabar Dijebloskan ke LP Sukamiskin

2007-09-06 17:39:00

Erna Mardiana - detikcom

Bandung - Mantan Sekda Pemprov Jawa Barat periode 1994-1998, Ragam Santika, dijebloskan ke Sukamiskin setelah permohonan kasasi JPU diterima oleh Mahkamah Agung (MA). Ragam terkena kasus korupsi APBD sebesar Rp 17 miliar.

Kepala Kejari Bandung, Chuck Suryo Sumpeno mengatakan, berdasarkan surat keputusan kasasi dari MA 8 Januari 2007 yang diterima Kejari 4 September, diputuskan permohonan kasasi JPU diterima. Ragam bahkan divonis lebih lama 6 bulan dari keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jawa Barat yakni 1,5 tahun.

"Jadi keputusan kepada narapidana ini sudah in kracht (berkekuatan hukum tetap). Vonisnya 2 tahun dipotong masa tahanan dalam kota 6 bulan," kata Chuck di kantornya, Jl Jakarta, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/9/2007).

Proses eksekusi terhadap Ragam berjalan lancar. Tanpa menunggu jemputan dari kejaksaan, Ragam berinisiatif mendatangi kantor Kejari sekitar pukul 14.00 WIB. Dia didampingi kuasa hukumnya Budi Gunawan.

"Saya berterima kasih sekali kepada narapidana karena sudah bersikap kooperatif," ujar Chuck.

Ragam terlibat kasus tindak pidana korupsi pengucuran dana APBD ke Yayasan Saung Kadeudeuh. Selaku ketua, Ragam tidak menyetorkan anggaran dari APBD itu kepada yayasan. Dia malah memasukan dana tersebut ke rekening anaknya.

Akibatnya perbuatannya, Ragam dinilai telah merugikan negara Rp 17 miliar. Dalam persidangan, PN Bandung menjatuhkan hukuman 1,5 tahun. Karena dinilai jauh lebih ringan dari tuntutannya, JPU kemudian melakukan banding.

Namun Pengadilan Tinggi Jawa Barat menguatkan putusan PN Bandung. Kembali tidak puas, JPU kemudian mengajukan kasasi ke MA. (ern/djo)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/06/time/173914/idnews/826636/idkanal/10

Komentar:

-Aneh kenapa korupsi 17 milyar hanya dihukum 2 tahun, itupun dipotong masa tahanan kota Kalau di di tahan dalam lingkung kota bandung wah enak dong, diBandung kan banyak tempat wisata. Kenapa ada peristiwa ini?



Heboh Redesain Gedung DPR, Agung Laksono ke Rumania

2007-09-06 12:09:00

Muhammad Nur Hayid - detikcom

Jakarta - Meski baru wacana, tapi redesain Gedung DPR telah memicu kontroversi cukup ramai. Lalu mana suara Ketua DPR Agung Laksono? Oh, rupanya Agung sedang tidak berada di Jakarta.

Agung bersama Sekjen DPR Faisal Djamal dan pimpinan fraksi lainnya saat ini tengah berada di Rumania. Rombongan ini berangkat awal pekan lalu untuk melakukan kunjungan balasan.

Hingga kini masih terdapat simpang siur wacana redesain Gedung DPR tersebut. Menurut pimpinan BURT, ide redesain muncul dari Tim Kinerja DPR. Sedangkan eks Wakil Ketua Tim Kinerja, Alvin Lie, menegaskan, tidak ada usulan redesain Gedung DPR.

Hal ini diperkuat oleh eks Ketua Tim Kinerja, yaitu Zaenal Ma'arif. "Yang ada redesain tata meja, bukan redesain gedung," ujar Zaenal yang kini tak lagi duduk di DPR ini.

Menurut Alvin Lie, wacana redesain gedung itu kini sudah digodok oleh Tim Implementasi di bawah Agung Laksono.

Sementara Agung Laksono sebelumnya berulang kali mengimbau agar anggota DPR tidak melakukan kunjungan ke luar negeri yang tidak perlu. Kunjungan kerja atau muhibah ke negara harus diperketat tanpa mengurangi upaya menjaga hubungan bilateral yang sudah terbangun baik dengan negara-negara yang akan dikunjungi atau negara yang mengundang. (nrl/sss)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/06/time/120955/idnews/826441/idkanal/10

BURT DPR: Kita Jadi Pusing

2007-09-06 11:45:00

Berita Redesain Gedung

Jakarta - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR pusing bukan kepalang dengan miringnya pemberitaan mengenai rencana redesain gedung DPR. BURT mengaku proyek itu benar-benar objektif atas dasar kebutuhan.

"Kita benar-benar objektif. Itu tidak ada yang dibongkar. Nanti kita lihat, kita pilah-pilah mana yang akan diganti," ujar Wakil Ketua BURT Nizar Dahlan saat dihubungi detikcom, Kamis (6/9/2007).

"Jadi tidak dibongkar, cuma redesain," imbuh Nizar yang berasal dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi itu.

Nizar pun membantah redesain gedung DPR merupakan proyek akal-akalan. Redesain gedung DPR dilandasi kebutuhan dan semua wakil fraksi di BURT telah setuju.

"Kita undang konsultan. Kita lihat gedung DPR saat ini kebutuhannya apa," kata Nizar.

Nizar menyebutkan beberapa kebutuhan yang belum bisa difasilitasi gedung yang ada saat ini. Misalnya tidak ada ruangan staf ahli, dan tidak ada perpustakaan terpadu.

"Kemudian ada juga DPD yang menggunakan gedung DPR," ujar politisi PBB itu.

Namun, ketika redesain itu masih berupa rencana, isunya telah merembes ke media massa. Berkembanglah cerita macam-macam yang membuat BURT DPR merasa dipojokkan.

"Kita jadi pusing karena berita-berita yang tidak clear. Kita juga tidak mau menghambur-hamburkan uang rakyat," kata Nizar.
(aba/nrl)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/06/time/114549/idnews/826431/idkanal/10

Tardjo: Batalkan Redesain Gedung atau Ganti Saja Ketua-Sekjen DPR

2007-09-06 11:58:00

Muhammad Nur Hayid - detikcom

Jakarta - Setelah mengaku terkaget-kaget, Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno mengecam rencana redesain Gedung DPR. Kalau rencana itu tetap jalan terus, dia meminta Ketua DPR Agung Laksono dan Sekjen DPR Faisal Djamal diganti.

"Ya itu harus dibatalkan. Saya dari awal tidak setuju. Kalau tidak, diganti saja itu sekjen dan ketua DPR," cetus Mbah Tardjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2007).

Dia juga mengaku tidak pernah sekalipun mengikuti rapat pimpinan (rapim) DPR yang membahas rencana tersebut.

"Ini tidak pernah dibahas dalam rapim. Pada masa Akbar Tandjung dulu, apa-apa diputuskan dalam rapim. Sekjen sekarang itu, dulu pernah dimarah-marahi sama Akbar sampai melengking waktu membangun gedung baru. Dia bilang, kalau tahu begini, saya tidak usulkan sekjennya kamu," ungkap Mbah Tardjo.

Sebagai salah satu pimpinan DPR, Mbah Tardjo menyatakan dirinya akan meminta BURT dan Panitia Anggaran (Panggar) DPR untuk mengkaji lagi rencana tersebut.

"Saya akan minta BURT dan Panggar untuk mengkaji lagi usulan itu. karena kondisi saat ini tidak memungkinkan, lebih baik Rp 40 miliar itu diberikan untuk pendidikan dan subsidi minyak tanah. saya ini made in dusun (orang desa). Kalau tidak berpihak pada rakyat, saya tolak," tegas Mbah Tardjo. (bal/sss)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/06/time/115849/idnews/826437/idkanal/10

Alvin: Tim Peningkatan Kinerja Tak Pernah Usul Redesain DPR

2007-09-06 09:53:00

Arfi Bambani Amri - detikcom

Jakarta - Ketua BURT Indria Octavia Muaja beralasan redesain gedung DPR adalah rekomendasi tim peningkatan kinerja yang dipimpin Zaenal Ma'arif. Namun wakil ketua tim yang sudah bubar itu, Alvin Lie, tegas membantahnya.

"Nah, saya ini sangat terkejut disebut bahwa ini adalah rekomendasi tim peningkatan kinerja. Saya waktu itu wakil ketua, tidak pernah kita merekomendasikan pembangunan gedung baru. Coba tunjukkan di mana buktinya?" kata Alvin saat dihubungi detikcom, Kamis (6/9/2007).

Menurut politisi PAN itu, selama setahun bekerja, tim tersebut tidak pernah mengusulkan redesain gedung DPR. Tim hanya pernah membahas pembenahan tata ruang dan sound system gedung.

"Urusannya apa redesain gedung. Yang perlu kita benahi adalah sistem kerja kita," ujar Alvin.

Tim yang hanya bekerja sepanjang tahun 2006 itu juga merekomendasikan Setjen DPR tak perlu mengurus tetek bengek gedung DPR. Setjen direkomendasikan semata melayani para anggota DPR dan badan-badan DPR.

"Masalah gedung kita bisa sewa cleaning service atau dikontrakkan sama yang lain. Setjen bukan mengurusi fisik gedung," jelas Alvin.

Tim yang dipimpin Zaenal Ma'arif itu kemudian dibubarkan. Kemudian dibentuk tim baru, tim implementasi rekomendasi-rekomendasi yang dibuat tim yang dipimpin Zaenal. Tim implementasi peningkatan kinerja ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Agung Laksono.

"Selama setahun bekerja, tidak ada kita merekomendasikan redesain gedung. Jadi saya menilai, proyek ini rencana akal-akalan. Sangat memalukan betul," kritik Alvin.
(aba/nrl)

(news from cache) - Reload from Original

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/06/time/095321/idnews/826326/idkanal/10

Wednesday, September 05, 2007

JK Sensi Soal Saudagar, Lebih Baik Bikin Disertasi Balasan

2007-09-05 15:34:00

Niken Widya Yunita - detikcom

Jakarta - Tanggapan JK soal disertasi Akbar Tandjung yang menyebutnya sebagai saudagar dianggap sebagai bentuk sensitivitas. Bila tidak suka, JK disarankan lebih baik membuat disertasi balasan.

"Kalau tidak sependapat, harus membuat disertasi yang lain," ujar pengamat politik dari LIPI Syamsudin Haris saat dihubungi detikcom, Rabu (5/9/2007).

Dia menilai pernyataan JK terlalu sensitif. Sebab pernyataan dalam disertasi Akbar merupakan pernyataan ilmiah dan akademis.

Syamsudin pun melihat indikasi konflik Akbar selaku mantan Ketua Umum Partai Golkar dan JK yang menggantikan posisi Akbar itu sudah lama terjadi, namun tidak terekspos.

"Jadi itu kan sudah lama dalam munas yang lalu. Kebetulan muncul dalam konflik disertasi," jelasnya.

Soal usulan agar Akbar dipanggil DPP Golkar untuk memberikan klarifikasi, Syamsudin menganggap hal tersebut sudah di luar konteks. "Itu kan hanya disertasi, tandasnya.

Dalam disertasi doktornya, Akbar mengutip tulisan pengamat politik Indonesia Dirk Tomsa dari Universitas Tazmania, Australia. Disebutkan, terpilihnya JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar menunjukkan Partai Golkar dipenuhi orang yang berorientasi pada kekuasaan. JK termasuk sebagai komponen saudagar dalam Munas Golkar di Bali.

Munas tersebut merupakan momen Akbar 'disingkirkan' JK. Menanggapi disertai Akbar, JK balas menyentil. Menurut JK, tidak ada larangan saudagar memimpin parpol. (nik/sss)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/05/time/153447/idnews/826046/idkanal/10

Arbi: Nekat Redesain Gedung DPR, Anggota DPR Sakit Jiwa

2007-09-05 15:30:00
Nurvita Indarini - detikcom Jakarta - Media massa di tanah air beberapa kali menginfokan bangunan-bangunan sekolah yang ambruk. Namun, di tengah berita-berita sekolah roboh itu, menyembul kabar Gedung DPR akan diredesain.

"Kalau sampai mau bangun (gedung) lagi, itu orang DPR sudah bukan manja lagi, tapi sakit jiwa. Gila," cetus pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit saat berbincang dengan detikcom, Rabu (5/9/2007).

Menurut dia, segala macam produk hukum maupun kebijakan tidak ditentukan dengan tingkat kenyamanan. Namun, semua itu ditentukan dengan kapabilitas dan komitmen dari pihak-pihak yang menyusun produk tersebut.

"Rakyat jangan jadi alasan. Jangan karena alasannya rakyat, jadi bisa minta banyak-banyak. Daripada buat bangun lagi gedungnya kan mendingan buat bangun SD dan SMP yang pada ambruk itu," imbuh pria berkucir ini.

Dia menambahkan, tidak seharusnya anggota dewan membandingkan kenyamanan ruang kerjanya dengan anggota parlemen negara lain.

"Lha kita ini penghasilannya berapa, masih kere kok. Sebelum minta dilapangkan ruang kerjanya, lapangkan dulu penghasilan rakyat. Sebelum itu dijalankan, tidak berhak mereka bangun gedung. Kalau bangun juga, berarti tidak punya hati nurani dan akal sehat," pungkas Arbi. (nvt/nrl)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/05/time/153053/idnews/826044/idkanal/10

Idrus Marham: Yang Perlu Direnovasi Itu Orang-orang DPR

2007-09-05 15:06:00

Muhammad Nur Hayid - detikcom

Jakarta - Banyak anggota DPR yang tidak mengetahui lahirnya wacana merenovasi gedung DPR dengan ongkos puluhan miliar rupiah.

"Masak? Apanya yang mau direnovasi? Lha wong semua masih bagus dan kuat. Lebih baik untuk bantu rakyat yang nggak mampu," kata anggota DPR dari FKB Nursjahbani Katjasungkana pada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2007).

Aktivis perempuan ini meminta pemerintah tidak segan-segan menolak usulan DPR jika yang diusulkan tidak ada kaitan langsung dengan rakyat. Apalagi kondisi masyarat sedang sulit akibat kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat.

Sementara itu anggota FPG Idrus Marham menilai, yang layak direnovasi juga anggota DPR-nya.

"Jangan gedungnya yang direnovasi, yang perlu direnovasi itu orang-orangnya. Ada-ada aja," kata Idrus.

Mantan ketua FKB Ida Fauziyah mendesak BURT segera mengklarifikasi berita
rencana renovasi ini. Transparansi dari BURT sangat penting untuk menghindari praduga yang salah dari masyarakat.

"Saya tidak tahu soal itu. Tapi saya dengar idenya untuk mengefektifkan
kinerja dewan. jadi dari sisi ide bagus. Tinggal sosialisasi aja. Jadi BURT
tinggal menjelaskan aja,"pintanya. (yid/nrl)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/05/time/150616/idnews/826026/idkanal/10

Penjelasan Akbar Soal Saudagar

2007-09-05 14:30:00

Ken Yunita - detikcom

Jakarta - Disertasinya jadi pembicaraan hangat. Sebutan saudagar untuk sosok JK membuat Partai Golkar merengut. Namun Akbar Tandjung punya penjelasan soal itu.

"Hasil penelitian saya soal disertasi itu, bagaimana pandangan saya tentang Golkar, Munas di Bali. Saya mengambil referensi dari berbagai sumber, termasuk surat kabar," kata Akbar.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini dihubungi wartawan melalui telepon, Rabu (5/9/2007). Akbar sedang umroh di Makkah.

Mengenai kata 'saudagar' yang mengemuka dalam disertasinya, Akbar menjelaskan, dalam Munas Golkar di Bali saat itu ada 3 komponen.

Pertama, komponen struktural. Isinya rekan-rekan DPP. Kedua, komponen tradisional, yaitu Kelompok Induk Organisasi (Kino) seperti Kosgoro, SOKSI, dan MKGR. "Kosgoro itu ada Pak Wiranto," ujar Akbar.

Lalu yang ketiga, lanjut dia, komponen saudagar. "Bergabung di situ Jusuf Kalla, Surya Paloh, Ical (Aburizal Bakrie), Agung Laksono, dan Fahmi Idris. Itu tulisan surat kabar," beber Akbar.

Soal orientasi surat kabar itu, Akbar mengaku mengambilnya dari tulisan pengamat politik Indonesia dari Universitas Tazmania, Australia, namanya Dirk Tomsa.

"Dia menyebut Golkar masih kuat orientasi kekuasaan, dan JK terpilih bukan karena konsep yang meyakinkan, tapi karena menjanjikan aspek kekuasaan," ucap Akbar.

"Jadi tulisan dalam disertai saya itu semuanya ada referensinya. Saya tidak asal tulis. Tomsa mengatakan, jangan sampai terjadi hal itu. Kalau itu yang terjadi, Golkar akan mengalami kesulitan," pungkas Akbar. (sss/nrl)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/05/time/143041/idnews/826009/idkanal/10

Lihat Hilal Pakai Teropong Digital Harus Disikapi Hati-hati

2007-09-05 14:19:00

Muchus Budi R. - detikcom

Solo - Penggunaan teropong canggih untuk melihat hilal (bulan muda) dalam menetapkan 1 ramadan maupun 1 syawal harus disikapi dengan hati-hati. Meski sebenarnya bisa disebut menyalahi fiqih (yurisprudensi Islam).

Hal tersebut disampaikan ahli ilmu falak Nahdlatul Ulama (NU), KH Minanul Aziz Syathori, saat dihubungi detikcom, Rabu (5/9/2007).

"Penggunaan teropong canggih yang mampu menembus semua penghalang untuk melihat bulan itu sebenarnya bisa berpotensi menyalahi fiqih, justru karena mampu menyingkirkan semua penghalang termasuk awan tadi," ujar KH Minanul Aziz kepada detikcom, Rabu 5/9/2007).

Pimpinan Ponpes Annajah, Gondang, Sragen, yang juga mustasyar PCNU Sragen tersebut mengaku masih akan menyikapi secara hati-hati hasil penglihatan teropong tersebut. Sebab menurutnya, penetapan awal bulan harus memenuhi berbagai syarat selain tentunya wujud hilal yang nampak.

Di kalangan NU, kata dia, selama ini menggunakan metode gabungan hisab dan difinalisasikan dengan rukyah atau melihat langsung. Jika dari perhitungan hisab posisi hilal sudah wujud, lalu dikuatkan dengan melihat langsung yang dilakukan oleh sejumlah tim yang ditugasi khusus untuk itu.

Dijelaskannya, jika imkanurrukyah (perhitungan hisab yang menyatakan hilal mungkin untuk dapat dilihat) baru dirukyah (dilihat dengan mata telanjang). Jika bulan terhalang, harus menunggu informasi dari tim di daerah lain. Jika memang tidak kelihatan maka harus digenapkan 30 hari sesuai hadits.

"Kalau dalam perhitungan memang belum imkanurrukyah namun ternyata bulan dapat dilihat dengan teropong canggih itu maka hal tersebut perlu disikapi dengan hati-hati. Perlu ditanyakan kepada tim-tim rukyah hilal di berbagai daerah lainnya apakah juga sudah melihat hilal apa belum," paparnya. (mbr/djo)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/05/time/141911/idnews/825995/idkanal/10

DPP Golkar Diminta Usung Caleg dengan Mengutamakan Akhlak

2007-09-05 14:25:00


Iqbal Fadil - detikcom

Jakarta - Untuk meningkatkan citra di masyarakat, DPP Partai Golkar diminta mengusung calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2009 mendatang dengan mengutamakan syarat akhlak dan moral yang baik.

Hal itu merupakan salah satu rekomendasi hasil Rakornas Bidang Keagamaan DPP Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta 3-5 September 2007.

"Mendesak kepada DPP Partai Golkar dalam mengusung calon legislatif maupun eksekutif supaya lebih mengutamakan kriteria moral dan akhlak dalam persyaratan pencalonan," kata Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso.

Rekomendasi itu juga meminta kepada seluruh pengurus Partai Golkar dari pusat hingga ke desa untuk secara serius mulai menggarap dan melakukan penataan sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kehidupan keseharian masyarakat seperti pendirian BMT atau pendampingan UKM.

"Tujuannya sebagai program unggulan untuk menarik simpati rakyat dalam memenangkan pilkada, pemilu dan pilpres 2009," ujarnya.

Priyo juga menyebutkan, dari hasil kajian-kajian yang dilakukan bidang yang dipimpinnya, sinyalemen-sinyalemen adanya kelompok-kelompok atau aliran tertentu yang mengutamakan egoisme di masyarakat benar-benar ada.

"Golkar akan berupaya melakukan silaturahmi dengan semua kelompok-kelompok agama yang ada untuk mencegah itu," jelas Priyo.

"Tidak perlu merasa inferior menjadi pengurus partai dalam bidang keagamaan. Kita seharusnya bisa menjadi ujung tombak dalam melaksanakan program-program yang berguna bagi kemajuan partai," pesan Priyo kepada perwakilan dari 33 DPD Golkar se-Indonesia. (bal/nrl)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/05/time/142557/idnews/826010/idkanal/10

Akbar Siap Saja Dipanggil Golkar

2007-09-05 14:07:00

Ken Yunita - detikcom

Jakarta - Sebutan saudagar yang mengarah pada sosok Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dalam disertasi Akbar Tandjung bak menjadi bola panas di Partai Golkar. Akbar mengaku siap dipanggil.

"Siap saja. Saya ini tetap anggota Golkar sejak tahun 1973. Banyak yang belum tahu, tidak berubah kegolkaran saya," kata Akbar.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini dihubungi wartawan melalui telepon. Akbar sedang umroh di Makkah.

"Saya kan ada referensinya. Sebagai penulis, saya punya referensi berdasarkan hasil penelitian," kata Akbar.

Dikonfirmasi soal isi desertasinya menjadi bola panas di Golkar, Akbar mengaku tidak tahu. "Saya tidak bisa beri penjelasan soal reaksi seperti itu," tandasnya.

Pada Sabtu 1 September, Akbar mengkritik JK di sela uji disertasi doktornya di UGM, Yogyakarta. Dia menilai terpilihnya JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar menunjukkan Partai Golkar dipenuhi orang yang berorientasi pada kekuasaan. Akbar juga menyinggung kepemimpinan dengan mentalitas saudagar yang mengarah pada sosok JK.

Esoknya JK balas menyentil Akbar. Menurut dia, tidak ada larangan saudagar memimpin parpol.

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh lalu meminta DPP memanggil Akbar untuk mengklarifikasi hal tersebut. (sss/asy)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/05/time/140721/idnews/825986/idkanal/10

Rakyat Antre Minah, Kenapa Sok-sokan Redesain Gedung

Ramdhan Muhaimin - detikcom

Jakarta - Rencana redesain gedung di DPR dinilai kurang pas di tengah kondisi masyarakat yang sedang terpuruk. Apalagi masyarakat masih antre membeli minyak tanah (minah) dan bencana alam yang melanda sejumlah daerah.

"Saya tidak setuju karena sedang dalam keadaan prihatin. Rakyat sedang antre minyak tanah, ada korban bencana alam, tetapi kita malah bangun gedung. Kenapa sok-sokan memugar gedung," kata anggota FPKS Suripto di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2007).

Menurut dia, sikap DPR harus tetap berpihak pada rakyat. "Kalau dicari alasan supaya nyaman memang kurang terus. Apa yang ada pasti kurang. Kita terima saja apa yang kurang dengan membandingkan kondisi masyarakat yang sedang terpuruk," ujarnya.

Jika alasan kinerja, lanjut dia, dalam kondisi saat ini DPR pun bisa berkinerja dengan baik.

"Itu terlalu dicari-cari. Biarlah kalau misalnya kinerja kita kurang optimal yang penting kita tetap berusaha untuk prorakyat," cetus Suripto.

Rencana desain ulang Gedung DPR ini disetujui dalam rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) pada Minggu 2 September lalu di Wisma DPR Kopo, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Proyek besar itu diperkirakan memakan dana Rp 40 miliar. (aan/asy)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/05/time/135000/idnews/825978/idkanal/10