2007-07-10 00:50:00
Laporan dari Den Haag
Den Haag - Alasannya untuk mencari hari jadi provinsi Jatim. Padahal soal ini sudah klaar, tinggal ketuk palu. Rombongan sebesar itu mau apa selama seminggu di Belanda?
Demikian Setyo Budiantoro, alumnus pascasarjana Studi Pembangunan pada Institute of Social Studies (ISS) Den Haag, dalam email yang diterima detikcom hari ini, Senin (9/7/2007).
Rombongan DPRD Jawa Timur (Jatim) itu tidak tanggung-tanggung, totalnya berjumlah 13 orang. Mereka dari Komisi A terdiri dari Ketua Komisi A Sabron Djamil Pasaribu, Heri Sugiono, Sudibjo (FPG), Suharto, Reni Irawati (Fraksi Demokrat Keadilan/FDK), Kusnadi, Zainal Abidin, Sukirno (FPDIP), A. Firdaus, M. Lutfie Abdul Hadi (FKB), Suli Daim (FPAN). Dua nama lagi belum berhasil dikonfirmasikan.
"Terus terang saya sudah kehilangan kata-kata halus untuk mereka. Ini benar-benar (maaf) memuakkan. Wakil rakyat kita ini benar-benar tak punya perasaan dan urat malunya sudah putus," kata Budi.
Alasan mencari hari jadi provinsi Jatim itu jelas mengada-ada. Pasalnya, imbuh Budi, hari jadi itu sudah direkomendasikan tim ahli pemerintahan propinsi Jatim. Praktis DPRD tinggal ketok palu. Tanggal yang direkomendasi itu adalah 28/12/1255 (zaman Kerajaan Singosari), 14/8/1636 (zaman Kerajaan Mataram), 1/1/1929 (zaman kolonial Belanda), dan 19/8/1945 (zaman revolusi kemerdekaan).
Lebih keterlaluan lagi, studi bodong soal hari jadi Jatim ke Belanda itu akan disusul dengan rombongan gelombang kedua dari Komisi A. Keberangkatan mereka menunggu setelah gelombang pertama pulang. "Komisi A berjumlah 20 orang, jadi masih tersisa separuh lagi yang belum 'kebagian jatah' pelesir," beber Budi.
Perlu diketahui, rombongan besar Komisi A DPRD Jatim ini akan berada di Belanda dari 8 s/d 14/7/2007. Mereka menginap di hotel "P", Amsterdam.
Hukum Mereka
Kita tahu, lanjut Budi, rakyat Jawa Timur sedang menderita akibat lumpur Lapindo. Puluhan ribu korban, dari bayi hingga orang tua, lebih dari setahun menderita tinggal di barak-barak pengungsian tanpa tahu kapan derita itu berakhir. Yang ada kini frustasi. Masa depan mereka gelap-pekat.
Boro-boro memecahkan masalah, berempati atau bahkan peduli pun tampaknya tidak dimiliki oleh para wakil rakyat itu. Mereka justru pelesir dan bersenang-senang dengan dibiayai uang rakyat. "Ini terlihat dari agenda perjalanan mereka ke beberapa tempat wisata di Belanda," tandas Budi.
Budi menghimbau agar masyarakat mencatat nama-nama para anggota dewan itu dan partainya, untuk selanjutnya dimasukkan dalam daftar 'politisi busuk' dan tidak dipilih lagi dalam pemilu 2009.
Masyarakat juga perlu mengidentifikasi para politisi yang sudah tidak layak lagi mencalonkan dirinya, entah karena mengkhianati konstituennya, terlibat KKN, perusakan lingkungan, kejahatan HAM, memproyekkan legislasi, dan melakukan kekerasan seksual.
"Mereka itu sudah kehilangan hak moral sebagai wakil rakyat, sehingga tidak pantas lagi dipilih dalam pemilu ke depan," demikian Budi.
KBRI Belum Tahu
Staf Fungsi Informasi, Sosial dan Kebudayaan KBRI Den Haag L.H. Rumondang saat dimintai konfirmasi mengenai kedatangan rombongan DPRD Jatim itu malah mengaku belum tahu.
"Saya malah baru tahu dari Anda. Namun saya akan berusaha membantu mencari informasi yang Anda butuhkan. Saya akan menelpon Anda kembali," kata Rumondang.
Lima jam kemudian, Rumondang melalui telepon membenarkan bahwa saat ini memang sedang ada rombongan DPRD Jatim di Belanda. Mereka berhubungan langsung dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Hingga berita ini diturunkan, detikcom belum berhasil mengontak rombongan. (es/es)
Demikian Setyo Budiantoro, alumnus pascasarjana Studi Pembangunan pada Institute of Social Studies (ISS) Den Haag, dalam email yang diterima detikcom hari ini, Senin (9/7/2007).
Rombongan DPRD Jawa Timur (Jatim) itu tidak tanggung-tanggung, totalnya berjumlah 13 orang. Mereka dari Komisi A terdiri dari Ketua Komisi A Sabron Djamil Pasaribu, Heri Sugiono, Sudibjo (FPG), Suharto, Reni Irawati (Fraksi Demokrat Keadilan/FDK), Kusnadi, Zainal Abidin, Sukirno (FPDIP), A. Firdaus, M. Lutfie Abdul Hadi (FKB), Suli Daim (FPAN). Dua nama lagi belum berhasil dikonfirmasikan.
"Terus terang saya sudah kehilangan kata-kata halus untuk mereka. Ini benar-benar (maaf) memuakkan. Wakil rakyat kita ini benar-benar tak punya perasaan dan urat malunya sudah putus," kata Budi.
Alasan mencari hari jadi provinsi Jatim itu jelas mengada-ada. Pasalnya, imbuh Budi, hari jadi itu sudah direkomendasikan tim ahli pemerintahan propinsi Jatim. Praktis DPRD tinggal ketok palu. Tanggal yang direkomendasi itu adalah 28/12/1255 (zaman Kerajaan Singosari), 14/8/1636 (zaman Kerajaan Mataram), 1/1/1929 (zaman kolonial Belanda), dan 19/8/1945 (zaman revolusi kemerdekaan).
Lebih keterlaluan lagi, studi bodong soal hari jadi Jatim ke Belanda itu akan disusul dengan rombongan gelombang kedua dari Komisi A. Keberangkatan mereka menunggu setelah gelombang pertama pulang. "Komisi A berjumlah 20 orang, jadi masih tersisa separuh lagi yang belum 'kebagian jatah' pelesir," beber Budi.
Perlu diketahui, rombongan besar Komisi A DPRD Jatim ini akan berada di Belanda dari 8 s/d 14/7/2007. Mereka menginap di hotel "P", Amsterdam.
Hukum Mereka
Kita tahu, lanjut Budi, rakyat Jawa Timur sedang menderita akibat lumpur Lapindo. Puluhan ribu korban, dari bayi hingga orang tua, lebih dari setahun menderita tinggal di barak-barak pengungsian tanpa tahu kapan derita itu berakhir. Yang ada kini frustasi. Masa depan mereka gelap-pekat.
Boro-boro memecahkan masalah, berempati atau bahkan peduli pun tampaknya tidak dimiliki oleh para wakil rakyat itu. Mereka justru pelesir dan bersenang-senang dengan dibiayai uang rakyat. "Ini terlihat dari agenda perjalanan mereka ke beberapa tempat wisata di Belanda," tandas Budi.
Budi menghimbau agar masyarakat mencatat nama-nama para anggota dewan itu dan partainya, untuk selanjutnya dimasukkan dalam daftar 'politisi busuk' dan tidak dipilih lagi dalam pemilu 2009.
Masyarakat juga perlu mengidentifikasi para politisi yang sudah tidak layak lagi mencalonkan dirinya, entah karena mengkhianati konstituennya, terlibat KKN, perusakan lingkungan, kejahatan HAM, memproyekkan legislasi, dan melakukan kekerasan seksual.
"Mereka itu sudah kehilangan hak moral sebagai wakil rakyat, sehingga tidak pantas lagi dipilih dalam pemilu ke depan," demikian Budi.
KBRI Belum Tahu
Staf Fungsi Informasi, Sosial dan Kebudayaan KBRI Den Haag L.H. Rumondang saat dimintai konfirmasi mengenai kedatangan rombongan DPRD Jatim itu malah mengaku belum tahu.
"Saya malah baru tahu dari Anda. Namun saya akan berusaha membantu mencari informasi yang Anda butuhkan. Saya akan menelpon Anda kembali," kata Rumondang.
Lima jam kemudian, Rumondang melalui telepon membenarkan bahwa saat ini memang sedang ada rombongan DPRD Jatim di Belanda. Mereka berhubungan langsung dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Hingga berita ini diturunkan, detikcom belum berhasil mengontak rombongan. (es/es)
Untuk Rakyat Jawa Timur:
1.Maukah anda memilihnya kembali anggota DPR diatas?
2.Maukah anda memilihnya kembali partai dimana anggota DPR diatas bernaung ( kenapa ketua umum, ketua fraksi kok tidak mencegah?)
3.Relakah pajak Anda digunakan untuk kegiatan tersebut?
Mau dikemanakan bangsa ini jika pemimpinnya demikian???
No comments:
Post a Comment