2007-07-13 13:33:00
39 Anggota DPR Penerima DKP
Jakarta - Badan Kehormatan (BK) memutuskan akan memeriksa 39 anggota DPR penerima DKP setelah melakukan sosialisasi. Langkah BK dikritik tajam Ketua MPR Hidayat Nurwahid.
"Sosialisasi dan pemeriksaan menjadi 2 hal yang tidak bisa dipertentangkan. Jadi jangan sampai BK tebang pilih dalam menanganinya sehingga membuat masalah tidak valid," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2007).
Menurut dia, sosialisasi sebaiknya tidak menghentikan pemeriksaan 39 anggota DPR yang diduga menerima aliran dana DKP dari Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi.
"Sosialisasi bukan hal yang sulit. Jadi harusnya tidak perlu didikotomikan dan bisa dilakukan secara bersama-sama," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai sanksi terhadap anggota FPKS Fahri Hamzah, Hidayat meminta BK mempertimbangkan aspek kepatutan.
"Fahri waktu mendapat uang itu belum menjadi anggota DPR. Jadi seharusnya bukan BK yang menanganinya. Ini di luar kewenangan BK, harusnya diserahkan ke KPK," kata mantan Presiden PKS ini. (aan/sss)
"Sosialisasi dan pemeriksaan menjadi 2 hal yang tidak bisa dipertentangkan. Jadi jangan sampai BK tebang pilih dalam menanganinya sehingga membuat masalah tidak valid," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2007).
Menurut dia, sosialisasi sebaiknya tidak menghentikan pemeriksaan 39 anggota DPR yang diduga menerima aliran dana DKP dari Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi.
"Sosialisasi bukan hal yang sulit. Jadi harusnya tidak perlu didikotomikan dan bisa dilakukan secara bersama-sama," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai sanksi terhadap anggota FPKS Fahri Hamzah, Hidayat meminta BK mempertimbangkan aspek kepatutan.
"Fahri waktu mendapat uang itu belum menjadi anggota DPR. Jadi seharusnya bukan BK yang menanganinya. Ini di luar kewenangan BK, harusnya diserahkan ke KPK," kata mantan Presiden PKS ini. (aan/sss)
No comments:
Post a Comment