Ramdhan Muhaimin - detikcom
Jakarta - Tidak hanya parpol, tim sukses capres 2004 ikut menikmati dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Jumlahnya berkisar Rp 225 juta hingga Rp 300 juta.Temuan ICW menunjukkan tim sukses Amien Rais mendapat Rp 225 juta. Mega Center Rp 300 juta. Sedangkan tim sukses SBY-Kalla Rp 225 juta.
Selain tim sukses, mayoritas parpol pun kebagian dana DKP.
"Dana yang mengalir ke parpol seperti PKS juga mencapai Rp 300 juta," kata Ketua Departemen Korupsi Politik ICW Fahmi Badoh dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2007).
Dijelaskan dia, UU 31 tahun 2002 tentang sumber keuangan parpol menyebutkan parpol dinilai sah menurut hukum jika mendapat dana dari iuran anggota, sumbangan, dan bantuan dari anggaran negara yang diakui sah secara hukum.
Batasan sumbangan yang sah maksimumnya untuk individu Rp 200 juta. Sedangkan untuk badan hukum Rp 800 juta dan untuk jangka waktu 1 tahun.
"Dalam pengadilan, Rokhmin mengaku mengalirkan dana dari kantongnya dan artinya dia melanggar UU itu," kata Fahmi.
Fahmi menyayangkan UU KPK saat ini hanya tertuju untuk menjerat individu. Parpol atau badan usaha yang terbukti menerima dana DKP tidak bisa disentuh oleh UU KPK.
ICW juga menyesalkan sikap DPR yang tidak menindaklajuti temuan KPK dan meminta kasus DKP diusut tuntas. (aan/nrl)
Jakarta - Tidak hanya parpol, tim sukses capres 2004 ikut menikmati dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Jumlahnya berkisar Rp 225 juta hingga Rp 300 juta.Temuan ICW menunjukkan tim sukses Amien Rais mendapat Rp 225 juta. Mega Center Rp 300 juta. Sedangkan tim sukses SBY-Kalla Rp 225 juta.
Selain tim sukses, mayoritas parpol pun kebagian dana DKP.
"Dana yang mengalir ke parpol seperti PKS juga mencapai Rp 300 juta," kata Ketua Departemen Korupsi Politik ICW Fahmi Badoh dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2007).
Dijelaskan dia, UU 31 tahun 2002 tentang sumber keuangan parpol menyebutkan parpol dinilai sah menurut hukum jika mendapat dana dari iuran anggota, sumbangan, dan bantuan dari anggaran negara yang diakui sah secara hukum.
Batasan sumbangan yang sah maksimumnya untuk individu Rp 200 juta. Sedangkan untuk badan hukum Rp 800 juta dan untuk jangka waktu 1 tahun.
"Dalam pengadilan, Rokhmin mengaku mengalirkan dana dari kantongnya dan artinya dia melanggar UU itu," kata Fahmi.
Fahmi menyayangkan UU KPK saat ini hanya tertuju untuk menjerat individu. Parpol atau badan usaha yang terbukti menerima dana DKP tidak bisa disentuh oleh UU KPK.
ICW juga menyesalkan sikap DPR yang tidak menindaklajuti temuan KPK dan meminta kasus DKP diusut tuntas. (aan/nrl)
No comments:
Post a Comment