Bupati dan Sekda Kab. Bandung Harus Tanggung Jawab
BANDUNG, (PR).-
Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) dari Korpri dan PGRI wilayah Kabupaten Bandung Barat berunjuk rasa ke Gedung Sate Bandung, Selasa (8/5). Aksi tersebut merupakan lanjutan unjuk rasa para kepala desa sehari sebelumnya, yang meminta Gubernur Jabar merekomendasikan Sekda Kab. Bandung Abu Bakar sebagai Pejabat Bupati Kab. Bandung Barat.
RATUSAN pegawai negeri sipil (PNS) se-wilayah Bandung Barat melakukan unjuk rasa di pintu gerbang Gedung Sate Bandung, Selasa (8/5). Camat dan sejumlah aparat Kecamatan Cililin beramai-ramai melakukan aksi dukungan terhadap salah seorang calon Penjabat Bupati Kab. Bandung Barat di Gedung Sate Bandung. Foto diambil pada pukul 10.00 WIB.*M. GELORA SAPTA/"PR"
Seakan tidak peduli dengan prinsip public service neutrality, secara eksplisit para pengunjuk rasa meneriakkan dukungan terhadap Abu Bakar yang notabene juga menjabat Ketua Korpri Kab. Bandung. ”Abu Bakar Yes!”, “Abu Bakar Low Profile”, demikian antara lain tertulis pada spanduk yang mereka usung.
Massa berasal dari Korpri dan PGRI beberapa kecamatan yang nantinya akan masuk ke wilayah KBB yang dalam waktu dekat akan diresmikan Mendagri, antara lain Kec. Cisarua, Cipatat, Sindang Kerta, Gunung Halu, Ngamprah, dan Cililin. Para pengunjuk rasa memakai batik Korpri.
Semula, mereka meminta beraudiensi dengan Gubernur Danny Setiawan atau Wagub Nu'man Abdul Hakim. Namun, dua pimpinan Pemprov Jabar itu tidak memenuhi permintaan massa, karena pada saat bersamaan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jabar tentang Rekomendasi LKPJ Gubernur Jabar Tahun Kerja 2006.
Hentikan!
Wagub Nu'man Abdul Hakim, yang Selasa (7/5) menerima aspirasi serupa dari aparat desa yang berunjuk rasa, tak kuasa menahan kegusarannya. “Tulis saja, saya sangat kesal dengan upaya politisasi ini. Segera hentikan! Kalau aparatur pelayanan masyarakat sudah melakukan hal seperti itu, berarti tidak punya disiplin, tidak punya etika!” kata Nu’man dengan nada tinggi.
Ia menegaskan semua pihak yang menggerakkan aparat desa, kecamatan, dan bahkan para guru untuk berunjuk rasa agar segera menghentikan upaya politisasi. “Tulis saja seperti itu. Sebagai aparatur pemerintahan, mestinya mereka mengikuti perundangan yang ada. Gubernur tidak memiliki kewenangan menetapkan penjabat kepala daerah otonom baru, tapi Depdagri. Stop di sini! Bupati dan Sekda Kab. Bandung harus bertanggung jawab terhadap perilaku aparatur di bawahnya. Aparatur di bawah kendali bupati, tanggung jawab dia,” kata Nu'man.
Wagub juga menekankan, PNS tidak boleh memasuki ruang politik praktis. “Jika mau melakukan manuver politik, lakukan saat pemilihan kepala daerah mendatang,” katanya.
Skepstis
Sementara itu, Danny Setiawan hanya berkomentar singkat. ”Semestinya ditanyakan kepada pengunjuk rasa siapa yang menyuruh.”
Gubernur juga menyatakan sudah membuat surat usulan kepada Depdagri, termasuk menyertakan rekomendasi dari kabupaten induk. “Rekomendasi dari kabupaten induk sudah pula disertakan. Keputusan dan kewenangan ada di pusat. Kalau memang tidak puas, jangan kepada saya,” ujar Danny.
Anggota Komisi A DPRD Jabar Syaiful Huda menyayangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan para pegawai negeri sipil itu. “Ini jelas telah memasuki wilayah politik praktis yang taruhannya adalah netralitas pelayanan publik.”
Ia berharap upaya politisasi birokrasi tidak lagi dilakukan. Dengan adanya aksi tersebut, pihaknya semakin skeptis bahwa pemekaran sebuah wilayah administratif pemerintahan akan menjadi bagian integral dengan pelayanan publik. “Saya menyangsikan hal itu. Kenyataannya, tetap saja aspek-aspek politis dan pragmatis kekuasaan yang lebih mengemuka,” ujarnya. (A-64/A-158)***
BANDUNG, (PR).-
Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) dari Korpri dan PGRI wilayah Kabupaten Bandung Barat berunjuk rasa ke Gedung Sate Bandung, Selasa (8/5). Aksi tersebut merupakan lanjutan unjuk rasa para kepala desa sehari sebelumnya, yang meminta Gubernur Jabar merekomendasikan Sekda Kab. Bandung Abu Bakar sebagai Pejabat Bupati Kab. Bandung Barat.
RATUSAN pegawai negeri sipil (PNS) se-wilayah Bandung Barat melakukan unjuk rasa di pintu gerbang Gedung Sate Bandung, Selasa (8/5). Camat dan sejumlah aparat Kecamatan Cililin beramai-ramai melakukan aksi dukungan terhadap salah seorang calon Penjabat Bupati Kab. Bandung Barat di Gedung Sate Bandung. Foto diambil pada pukul 10.00 WIB.*M. GELORA SAPTA/"PR"
Seakan tidak peduli dengan prinsip public service neutrality, secara eksplisit para pengunjuk rasa meneriakkan dukungan terhadap Abu Bakar yang notabene juga menjabat Ketua Korpri Kab. Bandung. ”Abu Bakar Yes!”, “Abu Bakar Low Profile”, demikian antara lain tertulis pada spanduk yang mereka usung.
Massa berasal dari Korpri dan PGRI beberapa kecamatan yang nantinya akan masuk ke wilayah KBB yang dalam waktu dekat akan diresmikan Mendagri, antara lain Kec. Cisarua, Cipatat, Sindang Kerta, Gunung Halu, Ngamprah, dan Cililin. Para pengunjuk rasa memakai batik Korpri.
Semula, mereka meminta beraudiensi dengan Gubernur Danny Setiawan atau Wagub Nu'man Abdul Hakim. Namun, dua pimpinan Pemprov Jabar itu tidak memenuhi permintaan massa, karena pada saat bersamaan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jabar tentang Rekomendasi LKPJ Gubernur Jabar Tahun Kerja 2006.
Hentikan!
Wagub Nu'man Abdul Hakim, yang Selasa (7/5) menerima aspirasi serupa dari aparat desa yang berunjuk rasa, tak kuasa menahan kegusarannya. “Tulis saja, saya sangat kesal dengan upaya politisasi ini. Segera hentikan! Kalau aparatur pelayanan masyarakat sudah melakukan hal seperti itu, berarti tidak punya disiplin, tidak punya etika!” kata Nu’man dengan nada tinggi.
Ia menegaskan semua pihak yang menggerakkan aparat desa, kecamatan, dan bahkan para guru untuk berunjuk rasa agar segera menghentikan upaya politisasi. “Tulis saja seperti itu. Sebagai aparatur pemerintahan, mestinya mereka mengikuti perundangan yang ada. Gubernur tidak memiliki kewenangan menetapkan penjabat kepala daerah otonom baru, tapi Depdagri. Stop di sini! Bupati dan Sekda Kab. Bandung harus bertanggung jawab terhadap perilaku aparatur di bawahnya. Aparatur di bawah kendali bupati, tanggung jawab dia,” kata Nu'man.
Wagub juga menekankan, PNS tidak boleh memasuki ruang politik praktis. “Jika mau melakukan manuver politik, lakukan saat pemilihan kepala daerah mendatang,” katanya.
Skepstis
Sementara itu, Danny Setiawan hanya berkomentar singkat. ”Semestinya ditanyakan kepada pengunjuk rasa siapa yang menyuruh.”
Gubernur juga menyatakan sudah membuat surat usulan kepada Depdagri, termasuk menyertakan rekomendasi dari kabupaten induk. “Rekomendasi dari kabupaten induk sudah pula disertakan. Keputusan dan kewenangan ada di pusat. Kalau memang tidak puas, jangan kepada saya,” ujar Danny.
Anggota Komisi A DPRD Jabar Syaiful Huda menyayangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan para pegawai negeri sipil itu. “Ini jelas telah memasuki wilayah politik praktis yang taruhannya adalah netralitas pelayanan publik.”
Ia berharap upaya politisasi birokrasi tidak lagi dilakukan. Dengan adanya aksi tersebut, pihaknya semakin skeptis bahwa pemekaran sebuah wilayah administratif pemerintahan akan menjadi bagian integral dengan pelayanan publik. “Saya menyangsikan hal itu. Kenyataannya, tetap saja aspek-aspek politis dan pragmatis kekuasaan yang lebih mengemuka,” ujarnya. (A-64/A-158)***
No comments:
Post a Comment